SUKABUMIUPDATE.com - Catatan kritis disampaikan oleh anggota DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan dalam sorotan kinerja pemerintah daerah provinsi di masa transisi. Hasim menilai Pemprov Jabar selama ini sangat jago dan lihai dalam wacana namun miskin eksekusi.
Ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Jabar ini dalam rapat Badan Anggaran bersama perwakilan pemprov Jawa Barat beberapa waktu lalu di Bandung. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sukabumi ini menilai sejumlah program prioritas nasional di Jawa Barat tak berjalan lancar.
Hasim yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi ini cukup heran dengan kondisi tersebut, karena sepengetahuannya Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin
dan Sekda Jabar Herman Suryatman saat ini adalah orang-orang yang ‘dekat’ pusat kekuasan.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Rilis Laporan Kinerja Tahun 2023, Ini Dia Prestasinya
“Pj dan Sekda baru kita yang saya dengar itu punya kedekatan dengan pusat kekuasaan. yang saya dengar dua-duanya punya jalur khusus dengan pusat kekuasaan. sejatinya dengan hubungan khususnya ini bisa berdampak positif terhadap Jabar. termasuk menarik dana-dana untuk afirmasi dan menjawab ketidakadilan fiskal yang selama ini diterima oleh jabar,” ungkap Hasim.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai bahwa Jawa Barat selama ini selalu sukses dan berhasil dalam merilis wacana pembangunan. Bahkan sejumlah program prioritas nasional pun berada di Jawa Barat, namun sayangnya tidak berjalan dengan lancar.
Baca Juga: Heboh Roti Okko Pakai Pengawet Kosmetik, Pemilik Warung di Sukabumi: Sales Gak Datang Lagi
“Kami berdiskusi di Fraksi terkait dengan kondisi Jabar, yang dalam pandangan kami itu provinsi keren soal wacana tapi miskin eksekusi. contoh kecil Rebana, Jabar selatan, sudah ada Perpresnya tapi progresnya nihil. sehingga banyak investor termasuk pabrik-pabrik mengalihkan investasinya ke Jateng. Kendal sudah luar biasa progresnya padahal Rebana sudah jauh-jauh hari di launching tapi nggak ada progresnya,” bebernya.
Ia juga menyoroti perkembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati atau BIJB yang pertumbuhannya lambat. “Dulu kita bilang nggak ada jalan tol, sekarang sudah ada jalan tol, soal avtur mengemuka. Angkasa Pura juga yang seharusnya menyetorkan saham belum jelas juga. Saya secara pribadi berharap pak Pj dan Sekda bisa mengagregasikan relasi dengan pusat kekuasaan untuk sebesar-besarnya pembangunan di Jawa Barat,” tegasnya.
