SUKABIMIUPDATE.com - Puluhan jurnalis dari berbagai media di Jawa Barat mengikuti workshop peliputan Pilkada 2024 di salah satu hotel di Bandung, Kamis, (17/5/2024).
Kegiatan yang diinisiasi Dewan Pers itu dalam rangka membekali para jurnalis dalam perannya untuk memberikan edukasi melalui informasi yang proporsional tentang Pilkada, termasuk mengawasi tahapan pelaksanaannya.
Hadir sebagai narasumber, perwakilan Dewan Pers, perwakilan KPI, perwakilan KPU Jabar, perwakilan Bawaslu Jabar, dan dimoderatori oleh staf ahli bidang hukum dewan pers, Hendrayana.
Ketua Komisi Kelembagaan dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers sekaligus penanggungjawab kegiatan, Totok Suryanto dalam pembukanya mengatakan kegiatan workshop peliputan yang digelar di Jawa Barat merupakan yang ke delapan dari rencana 38 provinsi yang akan dikunjungi.
Pilkada Jawa Barat, kata Totok, sangat menarik mengingat jumlah pemilihnya terbanyak se Indonesia. Oleh karenanya, maka kehadiran jurnalis sebagai penyambung mata dan telinga masyarakat menjadi penting dalam proses pelaksanaan Pilkada nanti, agar bisa mencermati dan sekaligus bisa menyamnpaikan infromasi yang benar dan akurat, serta independesi yang tetap terjaga.
Baca Juga: Kebakaran Pabrik Palet Kayu di Parungkuda Sukabumi, Api Muncul dari Ruang Oven
Baca Juga: Berwajah Lugu, Bupati Sukabumi Heran Rahmat Bisa Tega Bunuh Ibu Kandung Secara Sadis
Dan yang paling, kata Totok, pers betapapun saat ini terus menghadapi tantangan, tetapi tetap harus menunjukkan idealismenya sebagai media. Terutama dalam konteks sebagai fungsi informasi, fungsi pendidikan dan kontrol sosial.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat pers menjaga Pilkada agar berlangsung secara jujur, adil dan damai, sehingga menghasilkan pemimpin yang layak untuk memimpin provinsi yang besar ini," jelasnya.
"Selama Pilkada berlangsung, pers diharapkan menjadi pencerah, penerang, sekaligus pendidik bagi masyarakat yang tujuannya agar masyarakat hadir untuk memberkan hak demokrasinya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan kehadiran media (sebagai penegak demokrasi) menjadi sangat penting terutama dalam Pemilukada sebagai kontestasi perebutan kepemimpinan di daerah.
Peran media dalam konteks pemilukada, kata Nunik, yang pertama adalah bagaimana memastikan semua warga masyarakat Jawa Barat yang memiliki hak pilih untuk ikut serta memilih tanpa hambatan, tanpa intimidasi untuk hadir di pesta demokrasi.
Maka, tugas utama media (pers), terang Nunik, bukan memobilisiasi warga masyarakat bukan untuk memilih calon tertentu. Bagaimana caranya masyarakat memiliki kesadaran untuk hadir sebagai pemilih?.
"Kalau sampai pers dihadirkan untuk demikian (mengarahkan dukungna kepada salah satu calon), lebih baik dari skrang mundur," tegasnya.
Menurut Nunik, Dewan Pers sudah mengeluarkan aturan bagai siapa yang bekerja secara profesional di bidang pers agar mengundurkan diri sejenak, tidak boleh berprofesi ganda (sebagai tim sukses sekaligus sebagai jurnalis).
Yang kedua, menurutnya, bagaimana pers menghadirkan jurnalistik berkualitas, harus ada akurasi informasi, harus cover both side. Kehadiran pers adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi.
"Pers harus independen, Pers tidak boleh kaki kanannya di satu calon, kaki keduanya di calon lainnya, pers harus berdiri untuk kebutuhan publik agar memperoleh informasi yang kompeherensif," imbuhnya.
Nunik pun meminta agar penyelenggara Pilkada (Pemerintah, KPU dan Bawaslu) tidak pelit informasi kepada media, karena kebutuhan publik untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam pasal 18 F UUD 1945.
