SUKABUMIUPDATE.com - Adanya temuan 1 kasus konfirmasi polio pada balita di Kabupaten Purwakarta membuat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI berencana menggelar vaksinasi massal jutaan Balita di Jawa Barat (Jabar).

Rencana ini disampaikan Direktur Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea usai menemui Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Senin (27/3/2023).

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan WHO itu, Kemenkes RI membahas rencana vaksinasi massal balita sekaligus penetapan status KLB Polio untuk Jabar.

“Satu kasus itu penanggulangnya harus meliputi 2-4 juta anak,” kata Prima dilansir dari tempo.co.

Prima menuturkan, belum ditemukan kasus lagi selain kasus positif polio pada satu balita perempuan di Purwakarta. Upaya pencegahan akan dilakukan dengan vaksinasi massal.

"Penanggulangannya salah satunya dengan memberikan imunisasi tambahan, ini kita berikan namanya itu Sub PIN. Sub karena dilakukan di provinsi tertentu dalam hal ini Jawa Barat, PIN ini pekan imunisasi nasional, jadi harapannya bisa selesai 1 pekan,” kata Prima.

Baca Juga: Cerita Polio di Sukabumi Tahun 2005, Alasan Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi Covid-19

Menurut Prima, pekan imunisasi polio di Jabar akan dimulai 3 April 2023. “Kita rencanakan akan dilaksanakan pada 3 April selama 1 minggu, kemudian ditambahkan 1 minggu lagi untuk sweeping-nya,” kata dia.

Prima mengungkapkan, sasaran vaksinasi polio tersebut adalah semua balita di bawah 5 tahun. Cakupan target vaksinasi polio meliputi 3,9 juta balita di Jawa Barat. Imunisasi massal tersebut untuk memutus mata rantai penularan virus.

“Ini sudah melalui kajian WHO, memang minimal harus 2-4 juta anak kalau ada 1 kasus baru cukup kuat untuk mematahkan atau menghentikan transmisi polio ini,” kata dia.

Prima menjelaskan temuan kasus di Jabar lewat proses surveilans AFP (accute flaccid paralysis), yakni mencari dan memeriksa sampel tinja dari balita berusia 15 tahun yang mengalami gejala lumpuh layuh.

“Karena surveilans yang bagus maka dapat kasus ini. Kalau nggak, pasti enggak ketahuan. Ini akan sangat berbahaya kalau tidak ketahuan, dia bisa menyebar, tiba-tiba sudah banyak aja baru ketahuan, ini yang tidak kita harapkan,” kata dia.

Prima mengatakan balita yang terkena polio di Purwakarta tersebut diketahui kemudian tidak menerima imunisasi. “Daerah itu memang agak sulit, ada penolakan di sana terhadap imunisasi yang menyebabkan anak ini tidak mendapatkan imunisasi,”ungkapnya.

Baca Juga: Putra Sukabumi: Indonesia Pemasok Terbesar Vaksin Polio di Dunia

Balita asal Purwakarta yang terkena polio tersebut kini menjalani fisio terapi sekaligus rehabilitasi. Menurut Prima untuk kasus polio memang cacat permanen tidak akan bisa hilang. Tapi dengan lebih cepat diketahui bisa cepat direhabilitasi, paling tidak meminimalkan. "Anak sudah mulai belajar jalan, namun ada gejala sisa karena mulai mengecil kaki dan pahanya. Kaki kirinya mengecil,” kata Prima.

Terpisah, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, Jabar akan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio. “Purwakarta dulu status KLB, nanti dari posisi seperti itu Jawa Barat dibuat status KLB. Kita punya target 3,9 juta balita,” kata dia.

Menurut Dedi, pada tanggal 29 Maret 2023 akan dilakukan pelatihan di seluruh kabupaten/kota termasuk penentuan target imunisasi masing-masing. Jabar masih menunggu pengiriman vaksin polio. “Vaksin akan didistribusikan lewat Puskesmas,” kata dia.

Dedi menuturkan, temuan kasus tersebut di Jabar berasal dari surveilans balita yang mengalami lumpuh layuh. Setiap daerah dipatok untuk memeriksa sampel 3 balita yang mengalami lumpuh layuh untuk setiap 100 ribu penduduk . “Surveilains ini menjadi deteksi dini sehingga muncul keputusan hari ini terkait KLB Polio,” kata dia.

Sementara itu, Pemprov Jabar melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes terus memantau dan mewaspadai kemungkinan potensi penyebaran polio menyusul temuan satu kasus positif di Kabupaten Purwakarta.

Menurut Ketua Tim Surveilans Dinkes Jabar Dewi Ambarwati, polio di Purwakarta lebih disebabkan karena gencarnya upaya penemuan. Kredit bagi Pemda Kabupaten saat ini, mengingat pada 2022 Purwakarta tidak mencapai target pengiriman sampel AFP atau accute flaccid paralysis. AFP merujuk ke gejala lumpuh layu akut yang dilaporkan.

“Purwakarta termasuk yang tidak mencapai target pengiriman sampel, tapi (kemudian) menggiatkan penemuan AFP di lapangan (dengan pengiriman sampel),” ujar Dewi Ambarwati dikutip dari rilis Humas Jabar.

Dari sampel yang dikirim pada 14 Maret 2023, Dinkes Jabar dan Dinkes Purwakarta mendapatkan laporan hasilnya positif virus polio tipe 2 VDVP. Sampel tersebut dari seorang anak perempuan usia 4 tahun 5 bulan warga Kampung Cadas Bodas, Desa Tegal Datar, Kecamatan Maniis.

Sebelumnya, balita malang datang ke Puskesmas Cimaragas dengan keluhan demam, dan pasien memiliki riwayat gangguan tumbuh kembang sejak usia 2 tahun. Gejala yang terlihat tidak dapat berjalan dan berbicara.

Target pengiriman AFP nasional tahun 2022 angkanya harus lebih dari dua sampel per 100 ribu penduduk. Tahun 2023 targetnya ditingkatkan menjadi tiga sampel per 100 ribu penduduk. Penambahan target pengiriman AFP tidak terlepas dari KLB polio di Aceh.

Sebagai catatan, pada tahun 2022 ada 19 daerah di Jabar yang telah memenuhi target pengiriman sampel, yaitu Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Majalengka, Sumedang, Ciamis, dan Kabupaten Karawang. Kemudian Kota Cirebon, Sukabumi, Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bandung.

“Dari semua sampel tinja yang dikirim tahun 2022 tidak ada yang positif baik virus polio tipe 1,2, maupun 3,” sebut Dewi.

Dewi mengimbau kabupaten/kota yang belum mencapai target pengiriman sampel AFP pada 2023 untuk lebih giat mencari kasus polio di masyarakat dan mengirimkan sampelnya ke provinsi.

Penanganan di Purwakarta

Menurut Dewi Ambarwati, Tim Surveilans Dinkes Jabar bersama Dinkes Purwakarta, Kementerian Kesehatan RI, serta WHO telah turun ke Desa Tegal Datar Kecamatan Maniis untuk melakukan langkah penyelidikan epidemiologi polio.

Atas dasar rekomendasi Tim Ahli, beberapa langkah sudah diambil. Pertama, menggambil sampel tinja dari 30 anak sehat di desa tersebut untuk melihat apakah sudah ada sirkulasi virus dan terpapar pada anak sekitar tetapi tidak sakit (seperti kejadian di Aceh).

Kedua, skrining dari rumah ke rumah untuk mencari suspek AFP, dan melihat situasi kesehatan anak-anak mulai dari riwayat imunisasi, kesehatan lingkungan, dan lain - lain. Hingga 17 Maret 2023, tim telah berhasil mewawancarai 261 kepala keluarga dari target 200 rumah.

Ketiga, merujuk pasien suspek polio di Desa Tegal Datar ke RS Hasan Sadikin untuk diperiksa lebih lanjut. Keempat, edukasi dan meningkatkan kapasitas puskesmas dan rumah sakit di Purwakarta.

Kelima, mencegah penyebaran kasus dengan melakukan ORI (Outbreak Respon Imunization). Yakni imunisasi polio tetes tipe 2 atau lebih dikenal dengan Sub PIN pada semua anak di bawah usia 5 tahun, di seluruh kabupaten/kota yang memiliki peta risiko tinggi polio.

SUMBER: TEMPO.CO