SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons usulan penghapusan jabatan Gubernur yang dikemukakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

"Usulan itu yang paling bijak adalah oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat," ujar Ridwan Kamil dikutip dari tempo.co, Minggu (5/2/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, suara dari rakyat bisa memberikan jawaban bukan hanya penghapusan jabatan Gubernur, tetapi eksistensi Bupati, Wali Kota, dan presiden partai politik sesuai aturan yang berlaku di mana pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-undang No.22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Jadi pertanyaannya, kalau mau ada perubahan-perubahan silakan. Karena negara ini dibangun oleh kesepakatan, kesepakatan tertinggi datang dari aspirasi rakyat. Itu jawaban saya," kata Emil.

Baca Juga: Marak Isu Penculikan Anak, Ketua DPRD Sukabumi Ingatkan soal Hoaks dan Peran Ortu

Mantan Wali Kota Bandung ini juga menyebut bahwa salah satu bentuk pertanyaan kepada rakyat terkait peniadaan jabatan gubernur bisa melalui referendum.

"Bentuknya bisa referendum. Referendum itu bertanya kepada rakyat kan? Tapi kalau rakyat memutuskan ya, dibikin kesepakatan baru," tuturnya.

Emil menuturkan, apabila rakyat tetap membutuhkan seorang gubernur menurutnya bisa jadi karena merasakan manfaat yang luar biasa. "Jadi kesimpulannya tetap tanyalah kepada rakyat," tandasnya.

Alasan Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebut jabatan gubernur harusnya tidak dipilih melalui pemilihan umum. Wakil Ketua DPR yang akrab disapa Cak Imin ini bahkan meminta agar jabatan gubernur ditiadakan.

Baca Juga: Profil dan Biodata Ivan Rivky, Sosok Bang Edi Preman Pensiun Si Raja Terakhir

"Makanya PKB, sih, mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya Pilpres, Pilbup, dan Pilkota. Pemilihan Gubernur tidak lagi karena melelahkan," kata Cak Imin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.

Menurutnya, jabatan gubernur tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Cak Imin menyebut pihaknya juga banyak sekali memiliki catatan evaluasi terhadap jabatan tersebut.

Sumber: Tempo.co