SUKABUMIUPDATE.com - Lembaga riset Amerika Serikat atau AS, AidData menyebut Indonesia memiliki utang ke China hingga mencapai USD34,38 miliar atau setara Rp488,9 triliun.
Berdasarkan laporan lembaga tersebut bahwa terdapat penyaluran pembiayaan China kepada sejumlah negara berkembang dalam proyek dalam kurun waktu 2000-2017.
Salah satu negara yang menerima penyaluran biaya dari China itu adalah Inonesia. Bahkan Indonesia jadi negara urutan lima dengan utang terbanyak dari China.
Melansir dari Suara.com, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo telah menanggapi mengenai laporan tersebut.
“Agar tdk simpang siur dan terang, kami jelaskan duduk soalnya. Informasi yg disampaikan kurang tepat dan rawan digoreng hingga gosong. Itu bukan utang Pemerintah tapi dikait-kaitkan,” cuit Prastowo melalui akun Twitter @prastow, Jumat (15/10/2021).
Ia lantas menyebut, hidden debt versi AidData sebagai hal yang tidak dimaksudkan untuk disembunyikan atau utang yang tidak dilaporkan atau disembunyikan.
“Melainkan utang nonpemerintah tapi jika wanprestasi berisiko nyrempet pemerintah. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi,” kata dia, dikutip dari Solopos.com --jaringan Suara.com.
Ia menjelaskan, utang itu berasal dari skema Business to Business (B2B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan, dan swasta.
Dalam kasus ini ia menyebut utang yang berasal dari BUMN tidak tercatat sebagai utang dan bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.
“Demikian juga utang oleh perusahaan patungan dan swasta tidak masuk dalam wewenang Pemerintah, sehingga jika pihak-pihak tersebut menerima pinjaman, maka pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka,” tulis dia.
