SUKABUMIUPDATE.com - Donald Trump ternyata belum menyerah meski sudah dua pekan berlalu usai Pilpres Amerika berakhir. Segala upaya ia coba untuk mengubah hasil Pilpres Amerika yang dimenangkan Joe Biden. Ia bahkan sampai memecat pejabat yang tidak sejalan dengannya.
Melansir Tempo.co seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 20 November 2020, Donald Trump sudah menyiapkan strategi baru. Kali ini, ia ingin mengandalkan anggota parlemen Republikan yang mewakili negara bagian di mana memenangkan Joe Biden. Beberapa orang dari tim kuasa hukum Trump membenarkannya.
"Ini pendekatan yang lebih spesifik di mana ingin anggota legislatif terlibat," ujar salah satu anggota tim kuasa hukum Trump.
Strategi Donald Trump dimulai dengan membuat keriuhan yang cukup untuk menimbulkan kecurigaan terhadap hasil Pilpres Amerika. Pertaruhan mereka, jika makin banyak warga yang ragu akan hasil pemilu, maka mereka akan mendesak anggota badan legislatif turun tangan. Sederhananya, Donald Trump ingin menciptakan situasi di mana badan legislatif akan sulit untuk menolak desakan warga.
Jika anggota parlemen berhasil dibujuk turun tangan, maka hal yang selanjutnya perlu mereka lakukan adalah mengganti pemilih elektoral. Kubu Donald Trump ingin memanfaatkan frasa di Konstitusi Amerika bahwa pemilih elektoral dipilih "dengan pertimbangan nantinya bisa ditangani oleh anggota legislatif". Otoritas tertinggi dianggap berada di badan legislatif.
Para pemilih elektoral, perlu diketahui, adalah mereka yang berjanji untuk mendukung kandidat yang memenangkan suara populer di negara bagian mereka. Mereka akan bersidang pada 14 Desember nanti, dalam Electoral College, untuk secara resmi memilih Presiden Amerika berikutnya.
Intepretasi tim hukum Donald Trump, jika pemilih elektoral bisa diganti oleh anggota badan legislatif, maka hasil pemilu pun bisa diubah. Resikonya, berarti menganulir seluruh suara populer yang telah dikumpulkan. Selain itu, ia juga perlu menunjukkan adanya kecurangan yang masif dan terstruktur di Pilpres Amerika yang sejauh ini ia gagal.
Sebagaimana diketahui, banyaknya suara elektoral yang bisa didapat oleh seorang calon presiden bergantung pada berapa banyak suara populer yang ia menangkan. Sebagai contoh, karena Joe Biden memenangkan suara populer di Michigan, maka pemilih elektoral di sana wajib memilih Joe Biden sebagai pemenang.
Menurut survey terbaru Reuters, Donald Trump sudah selesai satu langkah. Sebanyak 50 persen Republikan berkeyakinan Donald Trump menang Pilpres Amerika. Tidak hanya sekedar menang, tetapi menang dengan sah.
Di Gedung Putih, Donald Trump dikabarkan mulai mengumpulkan Republikan untuk membahas strategi tersebut. Donald Trump memulainya dengan mengumpulkan anggota parlemen Republikan dari Michigan di mana dirinya kalah dari Joe Biden.
Keduanya, menurut laporan Reuters, akan mendengarkan dulu proposal Donald Trump. Pemimpin Mayoritas Senat Michigan Mike Shirkey, yang juga diundang Donald Trump, sempat berkata awal pekan ini bahwa tidak akan ada penunjukkan Pemilih Elektoral baru di Michigan.
Apabila melihat upaya Donald Trump akhir-akhir ini, maka Republikan Michigan dan Pennsylvania yang akan ia kumpulkan dahulu. Di dua negara bagian itu lah langkah hukumnya mental. Jika berhasil mengubah hasil di sana, kedudukan Joe Biden Donald Trump akan berubah dari 306-232 menjadi 270-268.
Di luar Gedung Putih, Republikan di Michigan dan Pennsylvania sudah membaca arah rencana Donald Trump. Mereka tidak mau terlibat, khawatir citra Republikan jadi taruhan.
Joe Biden terheran-heran dengan Donald Trump yang belum kapok. Ia ragu Donald Trump akan mendapatkan dukungan karena langkahnya sangat beresiko. Di sisi lain, ia menyebut langkah-langkah yang Trump ambil adalah bukti ia Presiden Amerika paling tidak bertanggung jawab.
"Semua Republikan yang saya ajak bicara, termasuk gubernur, menyebut langkah tersebut mengherankan. Apa yang dilakukan Donald Trump mengirim pesan buruk soal Amerika," ujar Joe Biden.
Pakar-pakar politik optimistis langkah Donald Trump tidak akan berhasil. Namun, mereka tetap waspada karena apapun bisa terjadi. "Ini langkah berbahaya di mana mengabaikan pilihan rakyat atau mendelegitimasi Joe Biden berdasarkan klaim tak berdasar soal kecurangan di Pilpres Amerika," ujarnya Rick Hasen, Pakar Hukum Pemilu di University of California.
Sumber: Tempo.co
