SUKABUMIUPDATE.com - Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan di Gaza, Palestina dan akan mulai berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025.

Mengutip dari Tempo.co, kesepakatan ini termasuk pembebasan sandera yang ditahan di sana selama 15 bulan pertumpahan darah yang menghancurkan Gaza dan mengobarkan Timur Tengah.

Kesepakatan bertahap yang kompleks itu menguraikan gencatan senjata awal selama enam pekan dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, di mana puluhan ribu orang telah tewas. Sandera yang diambil oleh kelompok pejuang Hamas, yang menguasai Gaza, akan dibebaskan dengan imbalan ribuan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.

Dalam konferensi pers di Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan gencatan senjata akan berlaku pada Ahad. Para negosiator bekerja dengan Israel dan Hamas tentang langkah-langkah untuk mengimplementasikan kesepakatan itu, katanya.

"Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, meningkatkan banyak bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan," kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington dikutip dari Tempo.co pada Kamis (16/01/2025).

Warga Palestina menanggapi berita kesepakatan itu dengan merayakan di jalan-jalan Gaza, meski mereka menghadapi kekurangan makanan, air, tempat tinggal dan bahan bakar yang parah. Di Khan Younis, kerumunan orang memadati jalan-jalan di tengah suara klakson saat mereka bersorak, melambaikan bendera Palestina dan menari.

"Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kegembiraan," kata Ghada, seorang ibu lima anak yang mengungsi.

Di Tel Aviv, keluarga sandera Israel dan teman-teman mereka bersukacita atas berita itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka merasakan "kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa (tentang) kesepakatan untuk membawa pulang orang yang kita cintai".

Penerimaan Israel atas kesepakatan itu tidak akan resmi sampai disetujui oleh kabinet keamanan dan pemerintah negara itu, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis 16 Januari 2025, kata seorang pejabat Israel.

Kesepakatan itu diperkirakan akan memenangkan persetujuan meskipun ada tentangan dari beberapa kelompok garis keras dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini termasuk Menteri Keuangan ekstremis Bezalel Smotrich, yang mengulangi kecamannya terhadap perjanjian itu pada Rabu.

Netanyahu menelepon Biden dan Presiden terpilih AS Donald Trump untuk berterima kasih kepada mereka. Ia mengatakan akan segera mengunjungi Washington, kata kantornya. Dalam sebuah pernyataan media sosial yang mengumumkan gencatan senjata, Hamas menyebut pakta itu sebagai "pencapaian bagi rakyat kami" dan "titik balik".

Baca Juga: Sejak Oktober 2023, Korban Tewas di Gaza Dekati 46.600 Jiwa Akibat Serangan Israel

MEREDAKAN KETEGANGAN REGIONAL

Jika berhasil, gencatan senjata akan menghentikan pertempuran yang telah meratakan sebagian besar Gaza dan menggusur sebagian besar populasi Palestina yang sebelum perang yang berjumlah 2,3 juta orang.

Hal itu pada gilirannya dapat meredakan ketegangan di Timur Tengah yang lebih luas, di mana genosida Israel telah memicu konflik di wilayah pendudukan Tepi Barat, Lebanon, Suriah, Yaman dan Irak. Genosida ini juga meningkatkan kekhawatiran akan perang habis-habisan antara musuh bebuyutan regional Israel dan Iran.

Fase pertama kesepakatan itu adalah pembebasan 33 sandera Israel, termasuk semua wanita, anak-anak dan pria di atas 50 tahun. Dua sandera Amerika, Keith Siegel dan Sagui Dekel-Chen, termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan pada tahap pertama, kata seorang sumber.

Kesepakatan itu juga menyerukan lonjakan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan "prioritas sekarang harus meringankan penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik ini".

Baik PBB dan Komite Palang Merah Internasional mengatakan mereka sedang bersiap untuk meningkatkan operasi bantuan mereka secara besar-besaran.

Pakta itu menyusul berbulan-bulan negosiasi yang berliku-liku yang dilakukan oleh mediator Mesir dan Qatar, dengan dukungan Amerika Serikat, dan datang tepat menjelang pelantikan presiden Trump pada Senin.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyambut baik kesepakatan itu dalam sebuah posting di X seperti halnya para pemimpin dan pejabat dari Turki, Inggris, PBB, Yordania, Jerman dan Uni Emirat Arab, antara lain.

Di situs media sosial Truth Social-nya, Trump mengatakan kesepakatan itu tidak akan terjadi jika dia tidak memenangkan pemilihan AS pada November.

Utusan Trump di Timur Tengah Steve Witkoff hadir di Qatar bersama dengan utusan Gedung Putih untuk pembicaraan tersebut, dan seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kehadiran Witkoff sangat penting untuk mencapai kesepakatan setelah 96 jam negosiasi yang intens.

Biden mengatakan bahwa kedua tim telah "berbicara sebagai satu" meskipun pemerintahan Trump sebagian besar akan menangani implementasi kesepakatan tersebut.

Baca Juga: 52 Warga Palestina Tewas Diserang Israel 24 Jam Terakhir, Korban Jiwa di Gaza Tembus 42.200 Orang

JALAN BERBAHAYA DI DEPAN

Jalan di depan rumit, dengan ladang ranjau politik yang mungkin terjadi. Keluarga sandera Israel menyatakan keprihatinan bahwa kesepakatan itu mungkin tidak sepenuhnya dilaksanakan dan beberapa sandera ditinggalkan di Gaza.

Negosiasi untuk mengimplementasikan fase kedua dari kesepakatan akan dimulai pada hari ke-16 fase pertama. Tahap ini diharapkan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa, gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Tahap ketiga diharapkan untuk membahas kembalinya semua jasad yang masih terkubur di bawah reruntuhan dan dimulainya rekonstruksi Gaza yang diawasi oleh Mesir, Qatar dan PBB.

Trump mengatakan akan menggunakan kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai momentum untuk memperluas Kesepakatan Abraham. Ini perjanjian yang didukung AS yang dicapai selama masa kepresidenan pertamanya pada 2017-2021, yang menormalkan hubungan Israel dengan beberapa negara Arab.

Jika semuanya berjalan lancar, Palestina, negara-negara Arab dan Israel masih harus menyetujui visi untuk Gaza pasca-perang. Ini sebuah tantangan berat yang melibatkan jaminan keamanan untuk Israel dan miliaran dolar dalam investasi untuk rekonstruksi.

Satu pertanyaan yang belum terjawab adalah siapa yang akan menjalankan Gaza setelah perang.
Israel menolak keterlibatan Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007 dan secara resmi bersumpah untuk menghancurkan Israel. Namun, Israel hampir sama-sama menentang pemerintahan oleh Otoritas Palestina, badan yang dibentuk di bawah perjanjian damai sementara Oslo tiga dekade lalu yang telah membatasi kekuasaan pemerintahan di Tepi Barat.

Pasukan Israel menginvasi Gaza setelah Hamas menerobos penghalang keamanan dan menerobos komunitas daerah perbatasan Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.139 tentara dan warga sipil serta menculik lebih dari 250 sandera asing dan Israel, menurut penghitungan Israel. Meski Israel kemudian mengakui banyak korban pada 7 Oktober juga dipicu oleh serangan helikopter Apache mereka.

Genosida Israel di Gaza sejak itu telah menewaskan lebih dari 46.700 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Ratusan ribu pengungsi Palestina kini berjuang melalui dinginnya musim dingin di tenda-tenda dan tempat penampungan darurat karena sebagian besar Gaza telah luluh lantak.

Sumber: Tempo.co