SUKABUMIUPDATE.com - Kebebasan pers kini marak diperbincangkan sejak eksistensi dunia digital semakin meningkat. Berdasarkan Indeks Kebebasan Pers (IKP) dunia 2023 yang dibuat Reporters Without Borders, Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 180 negara.
Penurunan IKP tersebut sejalan dengan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023, yang dirilis oleh Dewan Pers pada Kamis (31/8/2023). IKP Indonesia pada tahun 2023 sebesar 71,51 persen dinilai menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu.
Penurunan IKP Indonesia terjadi di 20 indikator dari tiga lingkungan yakni lingkungan Fisik Politik, Ekonomi dan Hukum.
Meski begitu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, selama lima tahun terakhir (2018-2022), nilai IKP nasional cenderung meningkat. Artinya, situasi kemerdekaan pers direpresentasikan membaik.
Wapres Harris (AS) dan Presiden Jokowi (Indonesia) di KTT ASEAN
Berkaitan dengan hal itu, Patsy Widakuswara, seorang warga negara AS keturunan Indonesia turut menyoroti kebebasan pers usai insiden di Gedung Putih yang menimpa dirinya ketika meliput acara KTT ASEAN 2023.
“Saya akan selalu bangga menjadi orang Indonesia sama seperti saya bangga sebagai warga negara Amerika. Namun, saya tahu tradisi kebebasan pers mana yang saya sukai,” tulis Patsy dalam unggahannya di media sosial, dikutip via VOA Indonesia, Kamis (7/9/2023).
Baca Juga: 8 Fakta Pemeriksaan Rocky Gerung, Ditunda Karena Isi Kuliah di Sukabumi
Pasalnya, sejumlah pejabat di Tanah Air menghalangi Patsy Widakuswara secara fisik, ketika pejabat dari kantor wakil presiden AS mencoba berunding dengan pihak berwenang Indonesia.
“Situasinya tegang, tapi saya tidak merasa cemas atau panik atau semacamnya, karena saya tahu saya hanya menjalankan tugas saya,” kata Patsy kepada VOA.
Insiden itu (dihalangi saat meliput), kata Patsy, sedikit menghambat perjalanan Patsy.
"Benar-benar membuat saya sedih bahwa inilah cara Indonesia memperlakukan pers. Dan saya juga tidak suka menjadi berita. Saya rasa tidak ada reporter yang suka menjadi berita." ujarnya.
Melalui unggahan di X -platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, Patsy yang juga menjabat sebagai kepala biro Gedung Putih VOA, menceritakan kronologi saat dirinya dihadang untuk meliput KTT ASEAN 2023.
"A thread on press freedom:
As press pool was ushered out of @VP & @jokowi bilateral in Jakarta, I shouted 2 questions - to Harris about whether a deal on Indonesian nickel is close, to Widodo whether he was disappointed that Biden is not attending US-@ASEAN summit." tulis Patsy di akun X/@pwidakuswara.
Baca Juga: 14 Tips Agar Terhindar Dari Gangguan Mental, Stop Negative Thinking!
Lebih detail, seperti melansir voaindonesia.com, petugas keamanan yang berjaga di dalam KTT ASEAN di Jakarta pada Rabu (6/9/2023), berusaha menghalangi reporter Gedung Putih (Patsy Widakuswara) untuk meliput pertemuan puncak antara Amerika Serikat (AS) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sandiaga Uno - Menparekraf RI | Kebebasan Pers Disorot Usai Insiden Reporter AS Dihadang Pejabat RI di KTT ASEAN
Patsy Widakuswara hadir dalam acara tersebut sebagai reporter media cetak dan radio AS yang meliput KTT ASEAN.
Ketika para wartawan digiring keluar usai pertemuan antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Presiden Joko Widodo, Patsy melontarkan dua pertanyaan, yang dalam bahasa Indonesia, yaitu:
- Pertanyaan Patsy kepada Harris : Apakah AS hampir mencapai kesepakatan terkait nikel dengan Indonesia?
- Pertanyaan Patsy kepada Jokowi : Apakah dia kecewa karena Presiden AS Joe Biden tidak hadir di KTT tersebut?
Patsy yang bertindak sebagai reporter dalam kelompok liputan bersama, termasuk di antara sejumlah jurnalis yang dipilih untuk meliput acara tersebut. Patsy mengaku khawatir jika pejabat Indonesia tetap mengadangnya, ia tidak bisa mengirimkan laporan gabungan ke sesama wartawan.
Namun demikian, para pejabat AS diketahui membela Patsy dalam insiden tersebut.
"Merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai diplomat dan pegawai sipil Amerika, untuk mendukung kebebasan pers di luar negeri, dan sebagai bagian dari itu, untuk memberikan akses kepada korps pers Gedung Putih yang sedang bepergian," kata Dean Lieberman, Penasihat Keamanan Nasional Wakil Presiden, dalam sebuah pernyataan kepada VOA.
Baca Juga: 10 Cara Mengatasi Overthinking agar Terhindar dari Gangguan Kesehatan Mental
Para pejabat AS juga terus menekan pihak Indonesia agar mengizinkan Patsy masuk. Mereka mengatakan bahwa Harris tidak akan memasuki ruang pertemuan KTT sampai seluruh jurnalis, termasuk Patsy, diizinkan masuk.
Wapres Harris (AS) dan Presiden Jokowi (Indonesia) | Kebebasan Pers Disorot Usai Insiden Reporter AS Dihadang Pejabat RI di KTT ASEAN
“Wartawan tersebut sangat penting untuk berada di sana karena mereka tidak hanya mewakili organisasi mereka sendiri, mereka juga mewakili banyak organisasi berita,” kata Steve Herman, Kepala Koresponden Nasional VOA dan mantan kepala biro Gedung Putih.
Setelah Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim berusaha mengurai kebuntuan itu, para pejabat Indonesia akhirnya mengizinkan Patsy masuk ke ruangan tempat berlangsungnya KTT ASEAN.
“Menjamin akses pers yang memadai tetap menjadi prioritas utama Wakil Presiden kapanpun dan di manapun kami bepergian. Kami mungkin tidak selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, tetapi pers yang bebas dan independen adalah prinsip inti demokrasi kami, dan kami membawanya ke mana pun kami pergi,” tambah Lieberman dalam pernyataannya.
Hasil Survei IKP Indonesia oleh Dewan Pers
Ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro saat menyampaikan hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2023.
Ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengungkapkan, survei IKP 2023 menghasilkan nilai IKP Nasional 71,57. Angka ini turun 6,30 poin jika dibandingkan dengan hasil survei IKP 2022 yang mencapai nilai 77,87.
Meskipun turun dibanding tahun lalu, nilai IKP 2023 masih masuk kategori “Baik” yang berarti bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” selama tahun 2022.
Perlu diketahui bahwa survei IKP menilai kondisi kemerdekaan pers pada periode satu tahun sebelumnya. Survei IKP 2022 misalnya, menilai kondisi kemerdekaan pers di sepanjang tahun 2021, dan Survei IKP 2023 mengukur kondisi kemerdekaan pers selama tahun 2022.
“Penurunan angka IKP ini merupakan yang pertama sejak enam tahun lalu,” ungkap
Sapto.
Hasil survei IKP 2018 yaitu 69 (kategori “agak bebas”), pada tahun 2019 meningkat menjadi 73,71 (kategori “cukup bebas”), selanjutnya menjadi 75,27 (tahun 2020), 76,02 (2021), dan 77,88 (2022).
Sapto menjelaskan, ada sejumlah indikator yang memberi kontribusi terhadap turunnya nilai IKP 2023. Pada lingkungan politik antara lain indikator “Kebebasan dari Intervensi”, dan “Kebebasan dari Kekerasan” yang turun sekitar 7 poin. Pada lingkungan ekonomi terjadi pada indikator “Independensi dari Kelompok Kepentingan Kuat” yang turun 8 poin. Sedangkan pada lingkungan hukum penurunan terbesar (sekitar 8-9 poin) terjadi pada pada dua indikator yaitu “Kriminalisasi dan Intimidasi Pers” dan “Etika Pers”.
Lebih jauh Sapto mengungkapkan, selama tahun 2022 masih terjadi kekerasan terhadap pers, baik terhadap wartawan maupun media. Kekerasan terjadi di sejumlah daerah dalam bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik, termasuk kekerasan melalui sarana digital. Demikian pula, intervensi terhadap newsroom, baik dari luar maupun dari dalam, masih terjadi.
IKP Provinsi
Hasil survei IKP 2023 menunjukkan kondisi kemerdekaan pers yang belum merata antar daerah provinsi. Terdapat rentang nilai yang cukup besar, sekitar 20 poin, antara provinsi dengan nilai terendah dengan yang tertinggi. Nilai IKP Provinsi tertinggi yaitu 84,38 dan yang terendah 64,01. Sedangkan nilai rata-rata dari 34 provinsi adalah 75,69, di atas nilai IKP Nasional 71,57. Nilai rata-rata IKP Provinsi tahun 2023 turun 3,02 poin dibandingkan tahun 2022.
Nilai IKP 2023 Provinsi menunjukkan 24 provinsi mengalami penurunan dan 10 provinsi mengalami kenaikan. Survei IKP 2023 mencatat Kalimantan Timur dengan nilai tertinggi, yaitu 84,38. Berikutnya Jawa Barat (83,02), Bali (82,58), Kalimantan Utara (982,42), dan Kalimantan Tengah (81,05). Adapun IKP provinsi terendah diduduki Papua (64,01), Papua Barat (68,22), Lampung (69,76), Sumatra Selatan (70,83), dan DKI Jakarta (71,73).
Bagi Dewan Pers, tutur Sapto, inilah hasil IKP yang optimal. Dewan Pers akan melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan indeks kemerdekaan pers yang secara jernih memotret kondisi yang sedang berlangsung, dengan menggunakan variasi metode yang sudah disepakati dan diuji oleh banyak pihak serta dilakukan dari tahun ke tahun.
Sumber: VOA Indonesia | Dewan Pers
