SUKABUMIUPDATE.com - Ketahanan Pangan kerap menjadi program prioritas dalam upaya pembangunan negara, tak terkecuali Indonesia.

Sayangnya, khusus di wilayah Asia-Pasifik lembaga terkait melaporkan adanya tantangan melawan perang masalah pangan dan gizi dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip Tempo.co, kota-kota di Asia tumbuh sangat cepat sekitar 55 persen dari populasi besar di kawasan ini yang diperkirakan akan tinggal di perkotaan pada 2030.

Padahal, kondisi tersebut sudah terjadi sekarang sehingga memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan dan gizi perkotaan, sesuai dengan laporan terbaru dari empat badan PBB, yaitu FAO, UNICEF, WFP, dan WHO.

Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2022—Urban Food Systems and Nutrition atau biasa disingkat Regional State of Food Insecurity (SOFI) pun menanggapi kondisi tersebut.

Konvergensi peningkatan permukiman berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan, dan kebutuhan untuk mengembangkan agenda pangan perkotaan yang mengubah infrastruktur, transportasi, air bersih, dan pengelolaan limbah menimbulkan tantangan baru pemegang kebijakan di seluruh Asia-Pasifik.

Baca Juga: 6 Bahasa Tubuh Pria yang Menandakan Dia Menyimpan Rasa Sama Kamu

Laporan ini yang menyoroti tantangan pola makan tidak sehat di perkotaan, baik kekurangan gizi maupun kelebihan berat badan. Ketahanan pangan dan gizi perkotaan menentukan kemajuan atau kemundurannya menuju tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menghilangkan kelaparan (SDG 2) dan target World Health Assembly (WHA) 2030 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Kemunduran Asia-Pasifik memenuhi target ketahanan pangan

Berdasarkan laporan SOFI regional Asia-Pasifik yang kelima, dalam beberapa tahun terakhir,  kemajuan dalam perang melawan kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi terhenti, bahkan mengalami kemunduran sehingga semakin jauh dari jalur pencapaian SDGs.

Kemunduran ini terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada 2020. Namun, ketika pandemi berlanjut, meskipun dalam skala lebih ringan, sebagian besar wilayah pada 2022 mengalami krisis 5F (food, kekurangan pangan; feed, pakan ternak; fuel, bahan bakar; fertilizer, pupuk; dan finance, keuangan). Konvergensi dari isu-isu selama tahun lalu juga menghasilkan kenaikan harga makanan dan energi sehingga mendorong terjadinya lainnya kelaparan dan kemiskinan.

Baca Juga: Fake! Mengenal Smiling Depression, Pura-Pura Bahagia Padahal Depresi

Tidak hanya itu, Indeks Harga Pangan (Food Price Index atau FPI) FAO 2022 naik ke level tertinggi, kekhawatiran cuaca dan iklim, dan meningkatnya ketidakpastian pasar akibat perang di Ukraina juga berkontribusi pada pengetatan pasar makanan.

Ditambah lagi tagihan impor makanan kemungkinan besar akan menyentuh rekor baru sebesar 1,94 triliun dolar AS, menurut Food Outlook terbaru FAO. Kondisi ini pun akan memperburuk kelaparan dan kemiskinan di wilayah Asia-Pasifik yang memiliki penduduk terpadat di dunia sehingga perlu tindakan mendesak untuk menanganinya. 

Pada 2021, sebanyak 396 juta orang di wilayah Asia-Pasifik mengalami kekurangan gizi dan diperkirakan 1,05 miliar orang menderita kerawanan pangan sedang atau parah. Selain itu, sekitar 75 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting dan 10 persen anak tersebut juga mengalami wasting. Kualitas diet buruk juga mendorong peningkatan keseluruhan kelebihan berat badan dan obesitas pada anak yang terus meningkat. Kondisi tersebut ditambah buruk lantaran sulitnya biaya mendapatkan pangan sehat yang merupakan dampak gabungan dari pandemi dan inflasi. 

Baca Juga: Isu Penculikan di Medsos Bikin Resah Warga, Ini Respons Kapolres Sukabumi

Tindakan penanganan 

SOFI menyerukan kepada semua perwakilan negara untuk mensinergikan upaya mengatasi dampak jangka pendek hingga jangka panjang atas kondisi ini. Selain itu, prinsip utama dari laporan tersebut memanfaatkan momentum KTT Sistem Pangan PBB (UN Food Systems Summit) 2021 yang mengintensifkan upaya dengan negara anggota untuk menata ulang sistem pangan di seluruh kawasan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Namun, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pendanaan dan pembangunan perlu terus menunjukkan kepemimpinan dan kemitraan untuk mewujudkan perubahan transformatif sistem pertanian pangan serta menunjukkan angka lebih baik dalam laporan di tahun berikutnya.

SUMBER: TEMPO.CO | RACHEL FARAHDIBA R