SUKABUMIUPDATE.com - Berdasarkan pasal 85 Undang–undang (UU) 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan harus dilaksanakan secara terus menerus dan pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan pekerja dengan pengusaha.

Mana pasal tersebut menjelaskan jika pekerja/buruh yang tetap bekerja selama hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur dari pengusaha dengan penghitungan berdasarkan jam kerja.

Ilustrasi Lembur - (Freepik)</span

Penghitungan upah kerja lembur dilihat dari waktu kerja seperti yang dibagikan oleh akun resmi Twitter Kemnaker @KemnakerRI, Selasa, 3 Mei 2022 yang dilansir oleh tempo.co. Bagi pekerja yang memiliki waktu kerja enam hari dan 40 jam satu minggu, akan dibayar 2 x upah satu jam pada jam pertama hingga ketujuh.

Pada jam kedelapan mendapatkan 3 x upah satu jam. Sementara pada jam kesembilan hingga kesebelas dibayar 4 x upah satu jam.

Pekerja/buruh yang memiliki waktu kerja 5 hari dengan 40 jam satu minggu akan dibayar 2 x upah satu jam pada jam pertama hingga kedelapan. Pada jam kesembilan mendapatkan 3 x upah satu jam.

Sementara pada jam kesepuluh hingga keduabelas dibayar 4 x upah satu jam. Apabila ada pekerja/buruh yang waktu kerjanya 6 hari kerja 40 jam dalam satu minggu dan bekerja lembur selama 7 jam, sedangkan upah bulanannya adalah Rp 5 juta, berikut simulasi cara menghitung upah lembur.

1. Hitung upah per jam menggunakan rumus upah bulanan dibagi 173

Rp 5.000.000/173 = Rp 28.901,734

2. Langkah kedua, kalikan upah per jam dengan lama kerja lembur (7 jam lembur)

7 x 2 x Rp 28.901,734 = Rp 404.624.277

Maka, pekerja/buruh yang memiliki waktu kerjanya 6 hari kerja 40 jam dalam satu minggu dan bekerja lembur selama 7 jam, sedangkan upah bulanannya adalah Rp5 juta akan mendapatkan upah sebesar Rp 404.624.277.

Berikut jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Kepmenakertrans No. KEP-233/MEN/2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus.

• Pelayanan jasa kesehatan
• Pelayanan jasa transportasi
• Jasa perbaikan alat transportasi
• Usaha pariwisata
• Penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi
• Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
• Pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya
• Pekerjaan di lembaga konservasi
• Pengamanan
• Media massa
• Jasa pos dan telekomunikasi

SOURCE: TEMPO.CO | BISNIS