SUKABUMIUPDATE.com - Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan konsep ekonomi hijau sebagai fokus utama dalam upaya global mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi dunia internasional ini berupaya menghadapi ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan, di mana dampaknya terasa saat ini seperti cuaca ekstrem, gagal panen, meningkatnya volume air laut, dan kelangkaan air.
Banyak negara, termasuk Indonesia, melalui pembangunan berkelanjutan berupaya mewujudkan aktivitas ekonomi baik perdagangan dan jasa dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan dan rendah karbon. Berusaha menekan kerusakan lingkungan seperti pengurangan ketergantungan energi fosil dengan beralih ke energi terbarukan, meliputi penggunaan energi bio energi yang dihasilkan dari tumbuhan, air, sinar matahari, dan lainnya.
Apa itu ekonomi hijau?
Merujuk kepada para ahli hubungan internasional dan kebijakan pemerintah yang tercermin pada undang-undang, ekonomi hijau merupakan prinsip pelaksanaan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Ekonomi hijau berupaya menggunakan teknologi dan bahan dasar bagi produk yang lebih baik dan tidak merusak alam, seperti pengolahan kembali produk bekas daur ulang plastik untuk kemasan baru. Juga mengganti bahan baku yang semula diproduksi dari sumber daya alam tidak diperbaharui, menjadi bahan alternatif lain yakni produksi serat pakaian yang diperoleh dari daur ulang sampah dan pakaian bekas.
Baca Juga: Jokowi Diminta Kembali Belajar Sejarah, Buntut Sebut Istana di Jakarta dan Bogor Bau Kolonial
Selanjutnya, transisi energi merupakan pergantian penggunaan bahan bakar dengan memanfaatkan sumber alternatif agar bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Transisi energi telah berlangsung dengan maraknya penggunaan teknologi baterai dalam upaya menggantikan sumber energi bagi transportasi publik, dan pengadaan energi terbarukan melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air, angin, sampah, sampai dengan nuklir.
Adapun bagi Indonesia, kedua aspek sudah mulai diterapkan yakni adanya subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik, lalu memberikan edukasi dalam mengurangi ketergantungan produk instan dengan adanya produk daur ulang baik di bidang fesyen, elektronik, dan sebagainya.
Baca Juga: Hendar Darsono Ungkap 8 Hak Perempuan dalam Perda Jabar Nomor 2/2023
Pada proses ekonomi hijau dan transisi energi tidak selamanya berdampak baik bagi beberapa sektor Industri. Bagi industri yang masih bergantung kepada energi fosil, dan sulit melakukan transisi energi karena biaya mahal akan berdampak kepada pasar tenaga kerja baik secara positif maupun negatif.
Sisi positif ekonomi hijau dan transisi energi di Indonesia bagi tenaga kerja, pertama; terciptanya peluang menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia dari memanfaatkan energi terbarukan meliputi biomassa, tenaga surya, dan angin. Pembangunan infrastruktur untuk sumber energi terbarukan akan melibatkan tenaga kerja yang banyak di seluruh prosesnya, mulai dari konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan.
Baca Juga: Kusmana: Konsep Forest City IKN Jadi Inspirasi untuk Wilayah Kota Sukabumi Selatan
Kedua; pengadaan teknologi energi terbarukan mendorong produksi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membutuhkan orang-orang dengan keterampilan khusus. Hal tersebut memberikan peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan keahlian, menyesuaikan diri dengan pasar tenaga kerja yang terus berubah.
Sisi negatif bagi tenaga kerja. Tantangan utamanya keberadaan industri Indonesia yang bergantung kepada bahan bakar utama batu bara dan minyak bumi, memungkinkan hilangnya banyak pekerjaan di sektor-sektor tertentu, karena adanya penurunan permintaan bahan bakar fosil.
Baca Juga: Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS 2024, Pendaftaran Dibuka 20 Agustus
Pemerintah Indonesia saat ini juga sulit melakukan pengadaan secara merata di bidang energi terbarukan. Hal tersebut beralasan karena Indonesia adalah negara kepulauan, membutuhkan proses panjang agar dapat secara menyeluruh membangun industri berkelanjutan.
Sehingga, dalam mewujudkan keberhasilan proses ekonomi hijau dan transisi energi dibutuhkan konsistensi pemerintah dan dukungan masyarakat. Strategi pemerintah untuk melakukan adaptasi industri berkelanjutan yakni; pertama, pengadaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan tentang teknologi mutakhir dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Selain TGR Rp500 Juta, Kades Cikujang Sukabumi Juga Digoyang Kasus Jual Posyandu
Melalui pengadaan kurikulum dan lembaga pendidikan tentang pemahaman teknologi hijau, di mana pada tujuan akhirnya membangun manufaktur di Indonesia agar dapat menerapkan prinsip efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah. Peningkatan kualitas pekerja akan mendorong investor asing membuka lapangan kerja di Indonesia, dan menciptakan peluang kerja di sektor manufaktur dan industri hijau, yang diprediksi akan berkembang dengan cepat sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan konsumen akan barang-barang yang lebih ramah lingkungan.
Kedua, penekanan kepada pemerintah dengan menerapkan regulasi ketat dan bantuan bagi industri di Indonesia untuk dapat segera memperoleh teknologi terbarukan untuk produksi massal dalam negeri. Pemerintah juga dapat mendorong investasi besar dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta infrastruktur pendukung melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara yang sudah mengadakan energi terbarukan seperti Denmark dan negara Eropa, serta negara-negara lainnya di Asia yang sudah mulai menerapkan gerakan pembangunan berkelanjutan meliputi Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.
Baca Juga: Donasi Terkumpul, Pembangunan Jembatan Viral di Sukabumi Terkendala Sawah Warga
Dukungan transisi energi dan pergeseran menuju ekonomi hijau di Indonesia dapat berhasil jika pemerintah mampu menerapkan solusi terbaik untuk menghadapi ancaman baru dari pengadaan energi terbarukan setelah industri dalam negeri mulai melepaskan ketergantungan kepada energi fosil. Indonesia dapat memanfaatkan transisi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan strategi yang tepat, termasuk investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung, juga melibatkan, sektor swasta, dan masyarakat sipil, pemerintah bisa menjadikan momentum proses proses ekonomi hijau dan transisi energi sebagai pijakan Indonesia meraih visi Indonesia emas pada tahun 2045.
*berbagai sumber
Penulis: Harisa Firdaus Pahlawan - Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional FISIP UNPAD