SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, kesal setelah menerima laporan ada seorang ibu yang tidak bisa pulang usai melahirkan di sebuah klinik swasta. Ibu tersebut merupakan warga Kampung Tegal Pari, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.

Menurut informasi yang diterimanya, sang ibu melahirkan di sebuah klinik Kampung Rancabungur, Jalan Cangehgar, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu. Usai persalinan, pihak klinik menagih biaya persalinan Rp15 juta. Pasien diminta tidak dulu pulang sebelum membayar minimal 70 persen dari total tagihan.

“Kami menerima laporan bahwa ibu dan bayinya masih ditahan, tidak bisa pulang karena harus membayar biaya persalinan sebesar Rp15 juta. Padahal keluarga tersebut termasuk kategori sangat tidak mampu, tinggal di rumah bilik,” ujar Andri kepada Sukabumiupdate.com, Sabtu (13/4/2025).

Baca Juga: Jambret Modus Baut Lepas, Wanita Sukabumi Hati-hati Motoran Sendirian Malam-malam

Andri menegaskan, kasus seperti ini harusnya tak terjadi. Jadi pelajaran bagi semua pihak, mulai dari pasien, tenaga kesehatan (nakes), hingga penyedia layanan kesehatan.

“Pasien harus lebih preventif, sedia payung sebelum hujan, wajib ada persiapan. Tapi disisi lain, tenaga kesehatan juga harus lebih peka. Jangan pasien yang tidak mampu justru dirujuk ke fasilitas kesehatan swasta,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi kerja sama antara tenaga medis dengan fasilitas kesehatan swasta yang bisa merugikan pasien miskin. “Jangan sampai terkesan ada kerjasama antara nakes dan fasilitas swasta hanya untuk keuntungan. Kita semua punya tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan yang prima, sesuai aturan,” tegasnya.

Baca Juga: Siswi SD Jadi Korban Tindak Kekerasan Pelajar di Sukabumi, Keluarga Tempuh Jalur Hukum

Andri menyayangkan tindakan pihak klinik yang dinilai tidak bijak dalam menyikapi persoalan administratif.

“Masalah administrasi bisa dirundingkan dengan bijak. Tidak perlu menahan pasien, apalagi menekan mereka. Jangan sampai pasien atau keluarganya nekat dan menghalalkan segala cara demi bisa pulang. Ini bisa menimbulkan masalah baru,” ucapnya.

Politisi PPP itu bahkan menyarankan agar pemerintah menutup fasilitas kesehatan yang tidak bisa bersikap manusiawi dalam memberikan layanan kepada warga miskin.

Baca Juga: Pesona Curug Caweni Sukabumi, Kembali Ramai Dikunjungi Wisatawan Saat Libur Lebaran 2025

“Kalau fasilitas kesehatan tidak bisa bijak menyikapi situasi seperti ini, sebaiknya ditutup saja oleh pemerintah,” tandasnya.