SUKABUMIUPDATE.com - Dampak keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mulai dirasakan di daerah, salah satunya Kabupaten Sukabumi. Ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kebonpedes.
Agenda yang digelar di kantor Kecamatan Kebonpedes pada Kamis (13/2/2025) itu dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Uden Abdunnatsir. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan IV ini mengatakan awalnya terdapat 130 usulan pembangunan masyarakat yang diajukan oleh lima desa.
"Namun yang diterima hanya enam usulan per desa atau total sekitar 30 usulan. Masyarakat tentu kecewa dan mempertanyakan bagaimana nasib rencana pembangunan yang selama ini disiapkan. Apalagi yang 30 usulan pun belum ada kepastian apakah akan terlaksana seluruhnya," kata Uden kepada sukabumiupdate.com.
Baca Juga: Reses di Dapil IV Sukabumi, Dewan Uden Abdunnatsir Serap Aspirasi Soal Ekonomi hingga Pendidikan
Selain itu, Uden menyebut saat ini semua perencanaan pembangunan harus difokuskan pada hal-hal yang dianggap prioritas. Situasi tersebut membuat warga di daerah merasa terdampak oleh kebijakan pemerintah pusat. Meski begitu, dia akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan harapan masyarakat.
Uden juga mengungkapkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tetap bertujuan untuk kebaikan masyarakat melalui program ketahanan pangan, termasuk pembangunan non-fisik seperti pengembangan mental dan ilmu bagi generasi muda. Hal tersebut perlu dilakukan demi menyambut rencana Indonesia Emas 2045.
"Tapi yang penting tetap berusaha dan bersabar dengan upaya terbaik. Kegiatan Musrenbang ini dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur kepemudaan, TNI/Polri, dan lainnya," ujarnya. (ADV)
