SUKABUMIUPDATE.com - Wilayah Sukabumi Selatan, khususnya Pajampangan tengah menghadapi krisis listrik akibat seringnya pemadaman tanpa sebab yang jelas. Hal itu, membuat puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 21 Januari 2025.
Audensi itu digelar di ruang Bamus (Badan Musyawarah) dari gedung DPRD bersama ketua komisi II Hamzah Gurnita, Komisi III Junajah Jajah Nurdiansyah, Mansurudin dan juga Mohammad Reza Taojiri.
Aab Abdul Malik, salah satu perwakilan JPMSS, mengungkapkan bahwa kebutuhan listrik di wilayah Pajampangan sangat tinggi, tetapi sering terjadi pemadaman.
Menurutnya, pemadaman tersebut sering terjadi pemadaman tiba-tiba tanpa sebab, bahkan saat cuaca cerah tanpa hujan atau petir.
"Iya aliran listrik seperti digilir dengan alasan dari PLN, kekurangan pasokan daya listrik, sehingga jelas alirannya tidak stabil. Sebetulnya sudah ada jawaban dari PLN, bahwa untuk memenuhi kebutuhan itu akan menambah daya dengan dibangunnya SUTT 150 KVA," kata Aab.
Baca Juga: Segera Bahas Bareng DPRD, DPMPTSP Sukabumi Ungkap Tujuan Dibentuknya Raperda Investasi
Menurut Aab, sebagian tower SUTT dan gardu listrik untuk wilayah Pajampangan dan Jampangkulon telah selesai dibangun. Namun, proyek terhambat di dua titik lahan yang disebut milik PT Cakra, sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan.
"Persoalan ada hambatan di dua titik bangunan tower SUTT yang tidak diizinkan untuk dibangun, tower dilahan menurut informasi lahan itu milik perusahaan PT Cakra," jelasnya.
"Alhamdulillah kita diterima oleh komisi II dan komisi III mereka kompak mereka ada dibelakang dan bahkan di depan kita, sebagai masyarakat yang membutuhkan akan energi listrik ini, mereka akan secepatnya dan segera memanggil pihak pihak terkait untuk menyelesaikan petsoalan persoalan yang ada di dua tower itu," sambungnya.
Sementara itu anggota DPRD Junajah Jajah Nurdiansyah dari Komisi III menegaskan, masalah ini akan segera dibahas dengan pimpinan DPRD dan melibatkan pihak terkait, termasuk PLN dan PT Cakra.
"Kegiatan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Kami akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan DPRD dan memanggil pihak terkait untuk mengambil tindakan cepat," tegasnya.
"Mudah - mudahan secepatnya juga ada tindakan, nanti kita panggil pihak PLN, pihak perusahaan, sesuai aspirasi dari perwakilan masyarakat pajampangan karena itu yang dikeluhkannya, dan sudah lama," tandasnya.
