SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, H. M. Loka Tresnajaya, menggelar reses pertama tahun 2024 di MTs Al-Ma'arij Bojonggenteng, Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, Rabu (20/11/2024).
Dalam kesempatan ini, Loka menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) milenial dan mendorong ekonomi kerakyatan sebagai fokus utamanya. Menurutnya, kedua prioritas tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi.
"Ini bukan program baru, melainkan lebih kepada mengaktifkan kembali program yang sudah ada dengan memberikan sentuhan dan inovasi terbaru," ujarnya.
Loka menjelaskan, langkah pertama dalam pemberdayaan SDM milenial adalah melalui proses pelatihan yang matang sebelum penerima bantuan menjalankan program. "Saya ingin memastikan penerima bantuan memiliki bekal ilmu terlebih dahulu. Ada tahapan pelatihan yang harus dilalui agar mereka siap mengelola program dengan baik," kata Loka.
Baca Juga: Pesan Anggota DPRD Sukabumi Loka Tresnajaya di HSN 2024: Santri Motor Penggerak Perubahan
Sementara itu, fokus kedua, yakni ekonomi kerakyatan, diarahkan untuk membentuk unit-unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Loka menyebut sektor pertanian, peternakan, serta pengolahan hasil produksi sebagai bidang utama yang akan didukung.
"Program ini akan kami sinergikan dengan mitra kerja Komisi III untuk memastikan hasilnya maksimal," jelasnya.
Meski menitikberatkan pada SDM dan ekonomi kerakyatan, Loka tidak mengesampingkan kebutuhan warga akan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ia menyatakan akan tetap mendukung pembangunan di bidang tersebut sesuai prioritas dan kewenangan pemerintah daerah.
Loka juga mengungkapkan rencananya untuk membuat prasasti '0 Km Haji Oka' sebagai simbol perjalanan dan dedikasinya selama menjadi anggota dewan. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah desa dan masyarakat.
Lebih lanjut, Loka menekankan pentingnya komunikasi efektif dengan masyarakat. Meski demikian, ia menyadari bahwa waktunya kini menjadi milik negara sehingga komunikasi dengan masyarakat harus mengikuti prosedur yang ada.
"Hubungan silaturahmi harus terjaga. Saya menyebutnya ekonomi komunikasi, di mana komunikasi yang baik adalah dasar dari pembangunan yang baik," ujarnya. (ADV)
