SUKABUMIUPDATE.com - Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Apep Saepul Mahdan, resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi periode 2024-2029.
Acara pelantikan berlangsung khidmat di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Komplek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, pada Senin, 5 Agustus 2024
Dalam wawancaranya dengan sukabumiupdate.com, politisi PPP yang biasa disapa Haji Apep ini mengungkapkan dalam kerja-kerja sebagai wakil rakyat selama lima tahun kedepan, ia akan berupaya memeperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat dengan cara bersinergi bersama pemerintah daerah.
"Sinergi penting dilakukan agar aspirasi dari masyarakat tidak tumpang tindih dan memenuhi unsur skala prioritas. Sebagai dewan tentunya harus mengawal apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Haji Apep, Rabu (7/8/2024).
Haji Apep yang kini sudah ditugaskan duduk di Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, menegaskan akan memfokuskan pada tiga isu utama, yaitu soal pengawasan transparansi dan kualitas infrastruktur, masalah lingkungan, dan sanitasi.
Baca Juga: Dilantik Jadi Anggota DPRD Sukabumi, Dilla Nurdian Bertekad Perjuangkan Kepentingan Masyarakat
Baca Juga: Pesan Teddy Setiadi Usai Dilantik Jadi Anggota DPRD Sukabumi Periode Kedua
"Sebagai kader partai saya siap ditugaskan di komisi apa saja, dan kebetulan sekarang sudah ditunjuk untuk duduk di komisi II yang mencakup bidang, infrastruktur, lingkungan hidup, tata ruang, perhubungan dan pemukiman,," kata Haji Apep.
"Fokus utama ke depan harus ada pengawasan soal transparansi anggaran pembangunan, dan kita berharap kualitas infrastruktur ke depan lebih baik, lebih efisien, dan tepat sasaran," tambahnya.
Selain itu, sambung Haji Apep, soal lingkungan sangat penting karena terkait wajah kabupaten Sukabumi. "Dari mulai soal sampah hingga soal sanitasi masyarakat," imbuhnya.
Sebagai pendatang baru di DPRD, Haji Apep bertekad untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun ke depan.
"Saat sudah dilantik, anggota dewan bukan hanya milik Dapil, sehingga tidak hanya memikirkan Dapil, tapi harus memikirkan semua kebutuhan di kabupaten," ungkapnya.
