SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, memberikan tanggapannya terkait kondisi industri padat karya di Kabupaten Sukabumi yang terus tertekan akibat krisis ekonomi global sehingga tercipta badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, tercatat ada empat pabrik yang bergelut di Industri Pabrik Karya yang terpaksa menutup operasionalnya dan harus merumahkan ribuan karyawannya akibat terdampak resesi ekonomi.
"Yang pertama kalau mendengar itu saya merasa prihatin, bagaimana pun dampaknya terhadap karyawan tidak punya kerjaan lagi atau kehilangan pekerjaan," ujar Hera kepada sukabumiupdate.com, Selasa (16/7/2024).
Politisi Partai Gerindra itu menuturkan bahwa dampak dari adanya pabrik-pabrik di Kabupaten Sukabumi yang gulung tikar itu seharusnya memberikan transfer knowledge (pengetahuan) kepada karyawan dan masyarakat yang terkena PHK. "Di mana kalau masalah pabrik tutup dan tidak tutup itu adalah sebuah keniscayaan," katanya.
Baca Juga: Data Terbaru 2024: Empat Pabrik di Sukabumi Tutup! Pengangguran Makin Banyak
Menurutnya, pengusaha pada dasarnya mencari keuntungan, dan jika ada daerah lain yang lebih menguntungkan, mereka akan berpindah. "Yang namanya padat karya itu kan titik utamanya hampir 20 persen di labor cost atau biaya upah. Ini pasti pabriknya akan hengkang, makanya ini sebuah keniscayaan sebenarnya ketika perusahaan itu ada dan tutup," jelas Hera.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, khususnya dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Dinaskertrans), harus memberikan keterampilan-keterampilan lain bagi karyawan atau buruh. Sehingga saat pabrik tutup, mereka bisa beralih ke wiraswasta atau pekerjaan lain seperti menjahit. "Masalahnya adalah pemerintah itu harusnya juga mempersiapkan, agar supaya jika terjadi perusahaan tutup," kata Hera.
Secara global, tatkala pabrik dikabarkan tutup, Hera mengaku tidak mendapatkan laporan lengkap mengenai berapa pabrik yang dibuka di Kabupaten Sukabumi. "Misalkan ada PT Paiho, dia membangun pabrik sebesar itu, pasti ada isinya kan, gak mungkin pabrik sebesar itu enggak ada isinya," terangnya.
Oleh karena itu, Hera berharap APINDO memberikan informasi yang lengkap sehingga masyarakat paham dan tidak khawatir. "APINDO harus memonitor dan memberikan laporan juga kepada pemerintah, dan pemerintah harusnya memberikan laporan juga kepada masyarakat," paparnya.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan informasi tentang investasi yang masuk ke Kabupaten Sukabumi untuk menjaga kestabilan. Dinas tenaga kerja harus aktif melaporkan kepada masyarakat mengenai alasan pabrik tutup. "Kalau masalah yang saya baca adalah labor cost yang di Jawa mungkin lebih murah daripada di Kabupaten Sukabumi," jelasnya.
Hera menambahkan bahwa buruh tidak seperti pegawai negeri yang terus bekerja sampai pensiun. Pemerintah harus proaktif mencari pabrik-pabrik lain yang mau berinvestasi di Sukabumi. "Permasalahannya Sukabumi ini sekarang daya tarik buat pengusahanya apa. Misalnya dari segi upah buruh sekarang sudah kalah sama Jawa, kemudian ada tol itu jadi daya tarik yang utama," ungkapnya.
Hera menyatakan Pemkab Sukabumi melalui dinas terkait belum ada upaya-upaya yang menarik hati investor untuk menanamkan modal. "Ini tugas pemerintah untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi merilis data terbaru 2024, dimana ada 4 pabrik terdampak krisis ekonomi global, terpaksa tutup dan rumahkan karyawannya.
Apindo Kabupaten Sukabumi mencatat dalam kurun waktu akhir tahun 2023 hingga pertengahan 2024, ada 4 perusahaan yang tutup, diantaranya tiga perusahaan industri padat karya dan satu perusahaan AMDK (air minum dalam kemasan).
“Ada 4, yaitu PT Manito World, Benda, Cicurug; PT Fajar Tunggal Nasional Parungkuda; PT Moda Apparel Tenjoayu, Cicurug dan perusahaan PT Tirtamas Lestari Nyangkowek Cicurug yang mulai non aktif,” ungkap Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, Sudarno, Selasa (16/7/2024), yang menyebut dari keempat perusahaan ini, lanjut Sudarno kurang lebih ada 3500 karyawan dalam kondisi normal.
Menurut Sudarno, kondisi perekonomian sektor industri hingga saat ini belum pulih sejak pandemi covid-19 melanda negeri. Produksi sektor industri khususnya padat karya terus merosot hingga membuat manajemen pabrik mengambil langkah-langkah strategis termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.
“Dampaknya masih hingga sekarang. Terutama untuk perusahaan sektor industri padat karya. Permintaan order dari negara tujuan ekspor, baik di Eropa maupun Amerika, belum kembali naik,” jelas Sudarno, Selasa (16/7/2024). (ADV)
