SUKABUMIUPDATE.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan Sukabumi, Kamis, 11 Juli 2024. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar ikut hadir sebagai tamu undangan untuk menanggapi persoalan yang dibahas.
“Kami diundang oleh BPJS Kesehatan, oleh Sekda, menyangkut hubungan kemitraan BPJS Kesehatan, baik dengan pemerintah maupun pengusaha,” kata Hera.
Hera menyebut Apindo berpendapat banyak hal yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Menurutnya, perusahaan di Sukabumi masih menemukan pekerja dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Sukabumi Budi Azhar Buka Festival Sepak Bola Usia Dini
"Perusahaan siap untuk memigrasikan dari PBI ke (kepesertaan) yang dibiayai oleh perusahaan. Kemudian (Apindo) juga menyikapi soal fasilitas kesehatan yaitu masih adanya perbedan pelayanan,” ujar dia.
Di sisi lain, Hera menyebut pemenuhan status Universal Health Coverage (UHC), bukan hanya mengejar kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibayar pemerintah daerah, tetapi juga kelompok lain seperti perusahaan. "Kalau APBD sudah sangat banyak, tinggal mencari dari segmen lain, harus disisir lagi,” katanya.
Hera mendorong koordinasi semua pihak agar terjadi efisiensi anggaran (APBD Kabupaten Sukabumi). "Anggaran yang sudah dikeluarkan sangat banyak, sekitar Rp 150 miliar atau Rp 16 miliar per tahun untuk PBI,” ujar dia. (ADV)
