SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menyoroti masalah dugaan pungutan liar (pungli) pencari kerja di PT GSI, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dan menekankan pentingnya solusi yang efektif.
Hera juga memberikan dukungannya kepada warga setempat dalam penempatan tenaga kerja di pabrik tersebut.
"Untuk warga prioritas saya mendukung, jadi kalau warga setempat menjadi prioritas wajar, karena dia yang paling terdampak positif dan negatifnya," kata Hera kepada sukabumiupdate.com, Minggu (28/4/2024).
Baca Juga: Hadapi Polemik PT GSI Vs Warga. Disnakertrans Sukabumi Kembali Tak Hadir
Politisi Partai Gerindra itu menyoroti kurang maksimalnya upaya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk mencegah praktik percaloan dalam proses penerimaan kerja di PT GSI.
"Bagaimana solusinya? Jangan sampai kita memberikan anggaran kepada Disnaker tapi masalah yang jelas-jelas menjadi problem warga tidak terselesaikan, jadi program ke mana, masalah ke mana," ujarnya.
Hera menegaskan bahwa solusi yang diusulkan harus mengatasi masalah yang nyata dan tidak hanya sekadar program tanpa hasil. Program "silent center" yang dicetus oleh Disnakertrans menurut Hera nyatanya tidak efektif karena masih terjadi demo oleh warga setempat.
"Disnaker selalu saja mengelak, mereka bilang sudah melakukan program silent center, yaitu perusahaan menerima tenaga kerja secara online, ini tidak menjadi solusi, buktinya kemarin ada demo, yang notabene orang warga setempat yang tahu permasalahan, ini hal yang memalukan, di demo oleh warga setempat masalah tenaga kerja," jelasnya.
Menurut Hera, solusi yang efektif harus melibatkan HRD perusahaan, yang memiliki peran kunci dalam penerimaan tenaga kerja. Ia menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dari semua pihak terkait.
"Karena yang namanya sogok menyogok, yang namanya kerja pakai uang, kalau HRD tidak memberikan ruang, itu tidak akan terjadi. Yang paling bertanggung jawab adalah HRD, saya bukan menyangka oknumnya HRD, tapi kalau HRD nya tidak memberikan peluang tidak akan terjadi," ujar Hera.
Oleh karenanya, Hera juga menyatakan dukungannya terhadap upaya warga setempat ketika berdemo, untuk menghilangkan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerimaan kerja.
"Sangat memalukan sekali lah, kalau mau masuk kerja harus pakai uang. Bukan hanya untuk warga setempat tapi untuk Disnakertrans harus benar benar serius, jangan menutup nutupi, apalagi mengikuti," ucapnya.
Dengan mengedepankan kejujuran dan kerjasama antara Disnaker, HRD perusahaan, dan pihak terkait lainnya, Hera yakin bahwa masalah tenaga kerja di PT GSI dapat diatasi secara efektif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
"Ini perlu kejujuran, apakah mereka memang menginginkan masalah ini selesai ataukah mereka ingin memelihara ini menjadi sebuah ladang bagi mereka, selama mereka tidak membuka kejujuran akan terus terjadi. Dan satu hal ketika ketahuan penerimaan menggunakan uang, itu diberhentikan," pungkasnya.
