SUKABUMIUPDATE.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja dengan mitra kerja perangkat daerah membahas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 di Aula DP3A, Selasa (14/11/2023).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar mengatakan, dalam kesempatan tersebut, pihaknya ingin memastikan postur anggaran tiap perangkat daerah untuk ABPD 2024 berpihak kepada rakyat.
"Artinya kegiatan-kegiatannya (perangkat daerah) itu lebih, proporsinya itu lebih banyak pada program kegiatan yang menyentuh pada masyarakat," kata Hera kepada sukabumiupdate.com usai rapat kerja.
Hera juga menyebut dalam rapat kerja ini Komisi IV ingin memastikan tujuan daripada penggunaan anggaran di APBD 2024 ini juga bisa menghadirkan keadilan sosial.
Baca Juga: Rapat Kerja dengan DPRD Bahas APBD 2024, Ini kata Disbudpora Sukabumi
"Intinya siapa yang mengerjakan dapat apa untuk masyarakat kita. Saya selalu mencontohkan kalau misalnya ada SKPD memerlukan mebeler, kursi. Bagaimana yang dipilihnya itu? Apakah pabrikan atau apakah custom buatan masyarakat kita? Ataupun misalnya kegiatan-kegiatan yang lain siapa yang mengerjakan ini, disitulah kita memastikan agar keadilan ini untuk rakyat Sukabumi," jelasnya.
Menurut Hera, rapat kerja membahas RAPBD 2024 ini digelar selama tiga hari yaitu pada Jumat (10/11/2023), Senin (13/11/2023) dan hari ini Selasa (14/11/2023). Pihaknya mengundang mitra kerja Komisi IV yakni dari DP3A, DPPKB, Disnakertans, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Disbudpora dan Setda bagian Kesra.
Tak hanya itu, pada rapat yang digelar hari ini, Komisi IV juga mengundang KNPI dan KONI Kabupaten Sukabumi selaku organisasi penerima bantuan dana hibah.
"Dalam rapat kerja tersebut seperti biasa kita melihat postur anggarannya, dan kemudian juga tentang kebutuhan-kebutuhan, dan kemudian ketersediaan anggaran yang dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," kata Hera.
"Insya Allah sudah banyak catatan-catatan oleh kami, tapi karena ini masih bersifatnya pembahasan, jadi ini semua kami simpan, dan kemudian juga nanti kita telaah untuk kemudian kami sampaikan kepada Banggar yang nanti akan dikonsultasikan dengan TAPD," tandasnya. (ADV)
