SUKABUMIUPDATE.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan di saat target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 diproyeksikan naik sebesar Rp698,8 Miliar dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 659,5 Miliar .

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Usep Wawan saat membacakan pandangan umum Fraksi atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna ke-27, Selasa 7 November 2023.

Menurut Usep, setelah pihaknya mencermati nota pengantar Raperda APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2024 itu, pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp4,3 Triliun sementara pada tahun sebelumnya pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4 Triliun atau dalam hal ini pendapatan daerah direncanakan mengalami kenaikan.

"Adapun untuk target penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2024 setelah penyesuaian TKDD diproyeksikan sebesar Rp698,8 miliar atau telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah tahun sebelumnya sebesar Rp659,5 miliar," jelas Usep.

Baca Juga: Paripurna DPRD Sukabumi, Bupati Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD 2024

Oleh sebab itu, lanjut Usep sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang telah di targetkan pemerintah Kabupaten Sukabumi kedepan dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif serta mampu memaksimalkan semua komponen untuk menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan optimalisasi dana corporate social responsibilty atau CSR.

"Upaya lain yang dapat di upayakan dalam pengendalian kebocoran pendapatan asli daerah adalah dengan menertibkan, menginventarisir dan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tentu upaya ini perlu dilakukan secara kongkrit melalui langkahlangkah terobosan yang efektif dan efisien," tuturnya.

Sementara dalam upaya peningkatan pendapatan, kata Usep, pemerintah Kabupaten Sukabumi harus mampu berkomunikasi dengan berbagai elemen yang mampu mengawal atau menggiring alokasi anggaran, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Karena masih banyak sekali progam progam yang tidak bisa didanai oleh APBD karena keterbatasan anggaran. dan kami berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui
jaringannya diharapkan lebih giat dan aktif untuk mendapatkan dana tambahan baik dari provinsi ataupun pusat," tegasnya.

Berkenaan dengan belanja daerah, Fraksi Partai Gerindra menghimbau pemda mampu mewujudkan belanja yang efisien, karena desentralisasi fiskal didesain dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi didaerah sehingga seharusnya pemerintah daerah mampu menciptakan efesiensi dan efektivitas pada belanja daerah.

"Kami ingatkan juga agar pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan progam yang berpihak pada kepentingan rakyat apalagi tahun depan adalah tahun terakhir, jika pemilukada dilaksanakan di tahun 2024 sementara masih banyak program yang belum terealisasi," kata Usep.

Menurut Usep, pemerintah Kabupaten Sukabumi harus mampu menciptakan dampak atau outcome dari pengelolaan keuangan publik berupa teralokasinya sumbersumber pembiayan publik pada urusan program dan kegiatan yang strategis (strategic allocation), serta terciptanya efesiensi pengelolaan keuangan daerah (technical effesiensy) dan terciptanya disiplin fiskal.

"Peningkatan sumber daya manusia menjadi salah satu ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan karena pembangunan sumber daya manusia dapat menjadi penopang utama untuk pengendalian sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Sukabumi ini," ujarnya.

"Maka ketersediaan anggaran untuk menopang pembangunan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan harus menjadi prioritas agar dapat menghasilkan insan yang paripurna dan berdaya saing dalam segala bidang," tandasnya. (ADV)