SUKABUMIUPDATE.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan beberapa masalah yang terjadi karena faktor alam maupun permasalahan yang bersifat kasuistik dampak global dalam perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi Wawan Juansyah dalam rapat paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota pengantar Bupati mengenai Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (19/9/2023).
Menurut Wawan, beberapa permasalahan itu antara lain terjadinya kemarau panjang yang dapat mengakibatkan Kabupaten Sukabumi rawan bencana, serta berhentinya operasional kegiatan perusahaan yang bersifat padat karya dan equivalen terhadap pekerja, berdampak pada meningkatnya PHK, pengangguran dan turunnya daya beli masyarakat dan ekstrimnya meningkatnya angka kemiskinan.
"Oleh sebab itu fraksi Partai Demokrat mengingatkan serta menghimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan terobosan-terobosan," kata Wawan.
Baca Juga: Fraksi-fraksi DPRD Sukabumi Tanggapi Nota Pengantar Raperda APBD-P 2023
Adapun terobosan tersebut, lanjut Wawan, yaitu mengevaluasi ulang prediksi perhitungan dan penetapan alokasi anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) tahun anggaran 2023.
"Terjadinya kemarau panjang dampaknya sudah dirasakan oleh beberapa wilayah, untuk itu kami mohon hadirnya pemerintah daerah harus hadir dalam membantu kesulitan warga masyarakat sehingga tersedianya air bersih bisa ditingkatkan," ujarnya.
Tak hanya itu, Pemda juga diingatkan untuk menginventarisir wilayah-wilayah yang terdampak kemarau panjang, dievaluasi serta diberikan solusi program pemecahan, misal dibangunnya sumur bor antisipasi posisi Kabupaten Sukabumi sebagai etalase bencana, baik dampak kemarau panjang maupun dampak el nino, antara lain kebakaran dan rawan bencana longsor.
"Khusus pasca kemarau panjang, untuk itu perlu perhatian bersama ketersediaan sarana, pilihan dan penetapan baferstock yg harus tersedia serta ditingkatkan volumenya," kata Wawan.
Adapun terkait terjadinya PHK, meningkatnya pengangguran dan turunnya daya beli masyarakat, Wawan menyebut pihaknya menyarankan program kegiatan padat karya untuk jadi pilihan pemecahan solusi pada saat masyarakat harus punya penghasilan, bertahan hidup dan punya daya beli.
"Sebagaimana kita ketahui bersama visi daerah Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan bathin, kami fraksi Partai Demokrat sangat apresiasi atas hadirnya pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat khusus dalam memberikan stimulan untuk menunjang keberadaan infrastruktur keagamaan dampaknya sangat dirasakan, untuk itu kondisi tersebut harus tetap di pertahankan dan terus di tingkatkan untuk menjaga kondusivitas Pemda sebgaimana diamanatkan UU no 23 tahun 2014 jo UU no 9 tahun 2015 tentang otonomi daerah, kami berharap koordinasi dan keseimbangan bisa lebih di tingkatkan," jelasnya.
Lebih lanjut Wawan menuturkan, suksesnya program keluarga berencana dan terkendalinya angka kelahiran, menyisakan dampak yang harus segera diantisipasi, antara lain sudah jatuh temponya peserta implant yang harus segera ditangani serta difasilitasi pencabutannya supaya tidak berdampak terhadap menurunnya derajat kesehatan kaum ibu khususnya peserta implant yang sudah jatuh tempo dari tahun 2021.
"Kemudian untuk memacu kinerja ASN, fraksi Partai Demokrat berharap gaji dan tunjangan para ASN di beberapa OPD baru teranggarkan 10 bulan, sisanya harus menjadi perhatian bersama dan bisa teranggarkan di APBDP 2023," tandasnya. (ADV)
