SUKABUMIUPDATE.com - Dilantiknya pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin, menandakan akan dimulainya sebuah babak baru pemerintahan. Nawacita yang diusung oleh Jokowi pada periode sebelumnya, menjadi sebuah cita-cita yang dinantikan masyarakat untuk perbaikan Indonesia.

Namun, Analis Kebijakan Publik Asep Deni menyebut, pemerintahan Jokowi periode ini berpotensi menjadi pemerintahan yang oligarki. Pasalnya, koalisi dari pemerintah sekarang begitu sangat kuat, namun tidak diimbangi oleh oposisi yang memadai.

BACA JUGA: Sah! Jokowi - Maruf Amin Jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024

"Kembali lagi kepada karakter masing-masing, apakah pemerintah tersebut memiliki kepedulian tidak kepada masyarakat? Artinya, kalau misalkan ini kekuatan yang sangat besar dan diperuntukkan oleh masyarakat, itu bagus. Yang bahaya adalah, jika ini ada kekuatan besar tapi hanya untuk kepentingan kelompoknya. Tekanan elit pasti akan terus ada dan berjalan, termasuk dari partainya sendiri. Potensi oligarki sangat mungkin terjadi, oleh karena itu ini harus dicek dan dikritisi oleh masyarakat," kata Asep Deni kepada sukabumiupdate.com, setelah menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Mahasiswa dengan tema "Nawacita Jilid II Masih Relevankah?" yang digelar Aliansi Mahasiswa Sukabumi, Minggu (20/10/2019) di cafe K. Viesta.

Selain itu, Asep menilai, pada komposisi DPR dan MPR sendiri dikuasai pula oleh partai koalisi 01, sehingga otomatis program pemerintah tidak terlalu mendapatkan kesulitan. Tapi ada beban bagi pemerintah karena mungkin ingin ada kavling, yang bisa terbagi termasuk dalam penyusunan kabinet.

BACA JUGA: PDIP Minta Menteri Pilihan Jokowi Nanti Tak Cari Panggung untuk 2024

"Jokowi perlu memilih orang yang tepat. Selanjutnya, perlu dipastikan bagaimana target ini secara kuantitatif harus dielaborasi oleh masing-masing kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah supaya ini bisa bersinergis dalam mewujudkan nawacita yang ada," tambah Asep.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sukabumi Bagus Pekik menegaskan, dalam pelaksanaan nawacita nanti kebesaran hati seorang pemimpin diuji. Ia menuturkan, walaupun pada tahun 2014 di Sukabumi Jokowi kalah, tapi Jokowi tetap memperhatikan dan membangun Sukabumi. Sehingga walaupun pada tahun 2019 ini Jokowi kembali kalah di Sukabumi, ia memastikan bahwa tidak akan ada penganaktirian bagi Sukabumi.

BACA JUGA: Dibanding Jokowi, Masyarakat Sukabumi Lebih Pilih Beli Bingkai Foto Maruf Amin

"Dia tidak memikirkan menang atau kalah di suatu daerah, yang beliau pikirkan adalah bahwa beliau sudah menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Seperti hari ini Tol Bocimi tetap dilanjutkan," tegas Bagus.

Sementara itu, pengamat gerakan Dedi Hasba menuturkan, dalam setiap proses pembangunan itu selalu ada ekses. Ini yang mesti dijaga. Dedi mengungkapkan, hal itu yang justru terkadang tidak pandai untuk dijaga. Padahal, jangan sampai dalam proses membina Indonesia maju itu menimbulkan korban-korban pembangunan. Karena pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan.

BACA JUGA: Prabowo jadi Menteri? Ini Kata Ketua Tim Kampanye Daerah Sukabumi

"Seperti double track, itu warga yang tinggal di tanah PJKA, tapi sekarang ketika ada double track dia harus pindah dan hanya diganti untuk rumahnya saja karema tanahnya bukan milik mereka. Tapi ini bagaimana pemerintah mengatasi jangan sampai warga negara terlunta-lunta tidak punya tempat tinggal," jelas Dedi.

Ketua FITRA AA. Hasan memaparkan benerapa hal mengenai konsolidasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah. Ia Hasan mengatakan, Jokowi- Ma'ruf Amin harus kembali fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun.

"Mempertegas reformasi birokrasi, menegakkan hukum di lingkungan birokrasi. Mendorong  ASN yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, serta menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dan investasi yang diprioritaskan harus berperspektif kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka," pungkas Hasan.