Menu

Kamis, 11 Oktober 2018, 16:34 WIB

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Semua Puskesmas Harus Terakreditasi

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Anwar Sadad. | Sumber Foto:Dok.sukabumiupdate.com

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Anwar Sadad meminta agar 58 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sukabumi segera terakreditasi. Pasalnya kedepan nanti seluruh Puskesmas bakal menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga secara otomatis kemandirian pengelolaan internal Puskesmas bisa lebih optimal, baik keuangan maupun manajemen.

“Jadi semua Puskesmas bisa lebih leluasa mengurus rumah tangganya sendiri,” ujar Anwar kepada sukabumiupdate.com, Kamis (11/10/2018).

Dikatakannya, per tanggal 5 Januari 2018 telah diundangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana SPM ini mengatur pembagian urusan pemerintahan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Pelayanan dasar urusan pemerintah daerah provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi," jelasnya.

BACA JUGA: Kasus Pedofil Telan Korban 12 Anak, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi

Masih kata Anwar, sedangkan SPM kesehatan daerah kabupaten kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang bersifat promotif dan preventif dan Aturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sehingga untuk peraturan pelaksanaan harus ditetapkan selambat-lambatnya sebelum tanggal berlaku.

"Nah ketika melihat PP tersebut dari 12 indikator tersebut yang dibebankan terhadap pemerintah kabupaten dan kota,  separuhnya bertumpu pada bidan sebagai ujung tombak yang memberi pelayanan terhadap masyarakat, yaitu  pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif," pungkasnya.

Reporter : NANDI/ADV
Redaktur : KHAERU SOBRI
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERKAIT

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi turut prihatin dengan apa yang dialami Andri Firmansyah (36 tahun) warga Kampung Ciseureuh RT 048/020, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi...

SUKABUMIUPDATE.com - Persoalan Bidan tenaga Buruh Harian Lepas (BHL) yang melakukan aksi audensi ke gedung DPRD pada Rabu (10/10/2018) kemarin mendapat tanggapan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi. Dirinya...

SUKABUMIUPDATE.com - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) murni Kota Sukabumi tahun anggaran 2019 diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1,3 triliun. Hal itu...

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Deni Gunawan memastikan bakal menggratiskan pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Hal itu disampaikan legislator...

    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved