SUKABUMIUPDATE.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyebut, hastag 2019 ganti presiden diramaikan oleh orang-orang yang yang berperadaban rendah. Ngabalin menyebutkan, secara de facto dan de jure, undang-undang menjelaskan hari ini Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Selain itu, masih kata Ngabalin, hashtag ganti presiden dinilai membawa gangguan-gangguan keamanan di Indonesia.

"Hashtag ganti presiden itu dilakukan oleh orang-orang tidak bermoral, berperadaban rendah. Kata Bapak Presiden, kita tidak boleh menyebabkan berita bohong, kita tidak boleh menantang. Tapi kalau ada yang menantang, sedikitpun kita tidak akan mundur," tegas Ngabalin saat menghadiri deklarasi pelantikan kepengurusan Galang Kemajuan Jokowi (GK-JO) di Limus Nunggal, Kota Sukabumi, Minggu (26/8/2018).

Ngabalin menegaskan, perlu adanya penanaman moral yang tinggi agar orang-orang yang hari ini menyuarakan ganti presiden mengetahui bahwa hal itu adalah perilaku tidak bermoral, tidak berperadaban, berakhlak rendah, dan tidak menghargai proses demokrasi.

"Sabar. Ada regulasi yang mengatur tentang itu. Tidak boleh sampai mengacaukan pikiran masyarakat, mengganggu keamanan. Saya beri apresiasi kepada aparat kepolisian di kabupaten/kota dan provinsi yang melarang deklarasi ganti presiden. Karena itu mengganggu keamanan," tegas Ngabalin.

BACA JUGA: Deklarasi Relawan Jokowi di Sukabumi, Ali Ngabalin Singgung Amien Rais Soal Perang Uhud

Ia juga mengaku heran melihat beberapa orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah di tanah suci sambil membawa boneka jelangkung yang diberi kaos ganti presiden. Menurutnya, perilaku semacam itu adalah berhala dengan bentuk yang baru.

"Itu tidak benar. Orang berhaji dan umrah itu untuk Allah, untuk beribadah. Tidak perlu kampanye disana. Terlalu rendah moral ibadahmu. Dimana kau belajar agama dengan perilaku-perilaku begitu? Saya percaya rakyat Indonesia tidak setuju dengan perilaku begitu. Merusak. Merusak citra umat Islam di republik ini," tandas Ngabalin.