Menu

16 Jan 2019, 06:15 WIB

Tolak Pembangunan Bandara Sukabumi, Aktivis: Pemerintah Gali Kuburan Massal

Gambar Sesar Cimandiri melintasi wilayah Kecamatan Cikembar, lokasi yang akan dijadikan Bandara Sukabumi. | Sumber Foto:Facebook/Bayu Risnandar

SUKABUMIUPDATE.com - Aktivis pemekaran Sukabumi Selatan, Bayu Risnandar menolak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah yang akan menyulap wilayah Kecamatan Cikembar menjadi lokasi Bandara Sukabumi. Penolakan itu sempat ditulis oleh Bayu melalui akun media sosialnya.

"#Tolak Perubahan PERDA TATA RUANG (RTRW) #Pesanan. Membangun SARANA PUBLIK di Zona Sesar Cimandiri adalah Menggali Kuburan Massal," tulis Bayu dalam postingannya tersebut yang diunggah pada 10 Januari 2019 lalu.

Saat di konfirmasi, Bayu mengatakan, rencana pembangunan bandara tersebut termasuk cacat proses. Pasalnya, lokasi bandara itu berada di zona patahan atau Sesar Cimandiri, sesar aktif di Jawa Barat yang berpotensi menyebabkan bencana besar.

"Apa sebenarnya tujuan pembangunan bandara di Cikembar itu? Mana kajiannya? Berapa besar outcome, impact serta benefits-nya bagi daerah dan masyarakat?" ujar Bayu melalui pesan singkat kepada sukabumiupdate.com, Selasa (15/1/2019).

Pihaknya menduga pembangunan bandara di Sukabumi terkesan dipaksakan. Pasalnya, ia menyebut sudah banyak kajian soal Sesar Cimandiri ini.

"Sebaiknya pemerintah lebih memiliki perspektif mitigasi. Sebuah upaya mengurangi kerugian akibat bencana. Karena patut diingat, bencana alam sulit dihindari, tetapi bisa dikurangi risiko dan kerugiannya," lanjut Bayu.

Selain Cimandiri, sambung Bayu, lokasi bandara di Cikembar juga ada dalam zona merah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berbahaya secara navigasi, serta berpotensi mengganggu.

BACA JUGA: 

"Bahkan sampai ada rencana pengurangan panjang landasan pacu, yang akibatnya hanya pesawat kecil yang bisa take off dan landing," imbuhnya.

Untuk itu Bayu berharap, pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih melibatkan masyarakat. Pemerintah bisa meminta opini dari para pakar, seperti pakar geologi, navigasi dan pakar pembangunan wilayah.

"Pemerintah jangan menggali kuburan massal. Membangun sarana publik pada daerah yang rawan bencana adalah jauh dari prinsip mitigasi. Sekali lagi, kenapa harus memaksakan diri membangun bandara di Cikembar," pungkasnya.

Reporter : RUSLAN AG
Redaktur : HERLAN HERYADIE
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Satgas Covid-19 Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, merilis data terbaru jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Cluster atau orang dengan riwayat perjalanan.  "Tercatat sebanyak...

SUKABUMIUPDATE.com - Masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta dan sekitarnya akan memasuki minggu keempat social distancing. Pemerintah terus mengimbau agar membatasi aktivitas di luar ruangan guna meminimalkan risiko penyebaran virus...

SUKABUMIUPDATE.com - Kebijakan social distancing serta physical distancing yang diterapkan di berbagai negara telah membuat orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Dilansir dari suara.com, meski ada yang mulai...

SUKABUMIUPDATE.com - Bencana tanah longsor menerjang Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Minggu (5/4/2020) malam. Akibat kejadian ini sebuah rumah di Kampung Sundawenang RT 25/11, Desa Sundangwenang, rusak setelah tertimpa...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya