SUKABUMIUPDATE.com - Penambangan batu split di Kampung Baru, Desa Lembur Sawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi ditengarai jadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Warga sekitar mempertanyakan legalitas izin pertambangan batu yang salah satunya diduga milik anggota dewan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sukabumiupdate.com, kerusakan jalan di wilayah itu mencapai 10,7 kilometer. Pertambangan batu sudah beroperasi sekitar lima tahun.
"Penambangan batu ini tidak ada kontribusinya bagi warga," ujar Emad (52 tahun), warga Kampung Ciselut, Desa Ciwalat, Kecamatan Pabuaran ditemui, Rabu (30/5/2018).
BACA JUGA: Rusak Akibat Truk Tambang, Warga Swadaya Perbaiki Jalan Padabeunghar Sukabumi
Pernyataan Emad nampaknya tidak berlebihan. Meskipun pertambangan batu berada dekat lingkungan kampung, warga masih harus membayar jika membutuhkan material untuk bangunan.
"Anehnya, buat memperbaiki jalan saja warga harus beli. Padahal jalan rusak itu kan disebabkan aktivitas pertambangan," tutur Emad.
"Kami pun penasaran soal perizinannya. Kok aktivitas tambang yang merusak jalan bertahun-tahun tidak ada ditindak," tambahnya.
Dikonfimasi terpisah, Kepala Desa Lembur Sawah, Jae, juga meyangsikan perizinan tambang batu yang ada di wilayahnya. Pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan pemilik tambang untuk mengurus izin, namun tidak digubris.
"Soal izin, sudah kami ingatkan, bahkan sudah komunikasi dengan pihak kecamatan. Namun perusahan-perusahaan itu terkesan cuek," tutur Jae.
Jae membenarkan, perusahaan tambang sudah beroperasi sekitar lima tahun. Terdapat tujuh lokasi tambang dengan pemilik yang berbeda-beda.
"Dua diantaranya milik pengurus partai yang salah satunya juga anggota dewan (DPRD Kabupaten Sukabumi,red) dari salah satu partai. Lima lainnya milik warga setempat," kata Jae.
Jae menegaskan, warganya tidak banyak diuntungkan dengan keberadaan pertambangan batu. Kerusakan infrastruktur jalan malah semakin menjadi karena banyaknya lalu-lalang truk besar pengangkut batu.
"Kami berharap jalannya bisa segera diperbaiki. Ongkos transportasi jadi mahal gara-gara akses jalan rusak," pungkas Jae.
