SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan Mahasiswa tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) dan Perhimpunan Aktivis Sukabumi (Petisi) menuntut lapangan pekerjaan. Jumat (10/3), siang massa berunjuk rasa ke depan Gedung Negara Kabupaten Sukabumi di Jalan Jend. A Yani, Kota Sukabumi.
Isu utama yang disuarakan massa aksi terkait isu pengangguran dan lapangan pekerjaan yang dinilai tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi. Massa menilai Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, tidak mampu memecahkan masalah rekruitmen tenaga kerja lokal.
“Kami melihat tenaga kerja lokal masih belum menjadi prioritas di banyak industri besar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dampaknya angka pengangguran meningkat, kami minta Pemkab Sukabumi membuat aturan tegas dan mengevaluasi kinerja dinas,†jelas Koordinator Lapangan Aksi, Eki Rukmansyah kepada sukabumiupdate.com.
Dalam aksi yang diterima oleh sejumlah pejabat di lingkungan Disnakertrans ini, massa mengeluarkan enam poin tuntutan. Pertama, pemda harus mengeluarkan aturan tegas tentang kewajiban perusahaan di Sukabumi memberdayakan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal.
BACA JUGA:
Kejari Kabupaten Sukabumi Pantau Pungli Calon Tenaga Kerja
Disnakertrans Kota Sukabumi: Hati-Hati Terima Lowongan Kerja
Tipu Calon Tenaga Kerja, Warga Cibatu Kecamatan Cisaat Diringkus Polsek Caringin
Kedua, meninjau kembali perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan atau pengusaha, karena dianggap wanprestasi. Ketiga, massa meminta kepada Disnakertrans untuk memberikan data atau list warga negara asing (WNA) yang bekerja di perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Keempat, massa meminta kepada Disnakertrans untuk memberikan list pekerja yang berdomisili di luar wilayah Sukabumi. Kelima, massa menuntut Apindo sebagai perwakilan dari pengusaha-pengusaha di Sukabumi untuk memprioritaskan masyarakat lokal, dengan membuat kesepakatan bersama dengan PB Himasi dan Petisi.
“Terakhir kami meminta kepada pemerintah daerah untuk membentuk tim investigasi mengenai perusahaan yang indikasikan lebih memperkerjakan masyadakat luar dengan alasan SDM,†pungkas Eki.
