SUKABUMIUPDATE.com - Terkait temuan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, bahwa tujuh ribu siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Cidahu putus sekolah alias drop out (DO), mengagetkan banyak pihak. Kabar mengejutkan tersebut diutarakan Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Dini Sutiarsih, dalam forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cidahu, Rabu (1/2) lalu.

“Ya kita berupaya ke semua pihak untuk menyisir keberadaan anak-anak yang DO tersebut, khususnya unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pendidikan. Tak heran jika indeks pembangunan manusia (IPM) Kecamatan Cidahu ini rendah. Harus kita carikan solusinya,” beber Dini kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (4/2).

Guna mengantisipasi adanya siswa sekolah dasar (SD) drop out (DO) atau putus sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya sosialiasi termasuk membuka secara transparan informasi data anak sekolah yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik lantaran faktor ekonomi atau lainnya.  

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Disdik, Suryana, saat menjawab adanya 7.000 siswa DO di Kecamatan Cidahu. Dijelaskannya, data yang dimiliki Disdik terkait data siswa, hingga Januari 2017, terdapat sekitar 6.425 siswa SD di kecamatan tersebut.

BACA JUGA:

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi: Tujuh Ribu Anak Cidahu Putus Sekolah

7.000 Siswa SD Cidahu Kabupaten Sukabumi DO, Ingkari UU Sisdiknas

11 Pelajar Kota Sukabumi Positif HIV, Wajib Bersekolah

Jumlah tersebut tersebar di 23 SD, terbagi dari kelas satu sebanyak 1.056 siswa, kelas dua 1.072 siswa, dan 1.072 siswa duduk di kelas tiga. Selain itu, 1.092 tercatat sebagai siswa kelas empat, kelas lima sebanyak 1.003 siswa, dan untuk kelas enam sebanak 1.130 siswa. 

"Dalam kurun beberapa tahun kita terus melakukan penekanan angka DO. Sehingga jika disebut angka tujuh ribu anak DO di Kecamatan Cidahu, tentu angka itu terlalu banyak, karena yang sekolah saja jumlahnya kurang dari tujuh ribu," ungkap Suryana kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/2).

Walaupun demikian, Suryana mengakui adanya siswa SD yang DO. Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan anak DO atau tidak sekolah. Di antaranya, faktor lingkungan, sosial  ataupun ekonomi. Agar hal ini dapat dihindari, pihaknya secara gencar terus berupaya menekan angkanya bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di seluruh kecamatan.

"Tidak hanya di lingkungan pendidikan, tentu kita juga melakukan berbagai program dengan instansi atau komponen lain guna menyisir adanya anak putus sekolah. Kita sama-sama menyadari bentangan dan luasnya wilayah, tentu kami harus bekerja ekstra. Secara lembaga, kami juga terbuka untuk menerima adanya masukan dari masyarakat guna perbaikan dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi," pungkas suryana.