SUKABUMIUPDATE.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengumumkan dana jaminan persalinan (Jampersal) tahun 2020 ini habis. DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong pemerintah daerah menggeser anggaran yang tidak terlalu vital seperti infrasruktur fisik di tahun 2020 ini, karena pelayanan persalinan bagi ibu hamil khususnya dari kalangan tidak mampu tak bisa ditangguhkan waktunya.

Penghentian sementara pelayanan jampersal ini tercantum dalam surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kepada fasilitas kesehatan yang menjadi mitra pelaksaan program cover pembiayaan jampersal. Dalam surat beromor 440/4235/DINKES/2020, tersebut menegaskan pelayanan jampersal untuk warga Kabupaten Sukabumi dengan berat hati dihentikan per tanggal 2 Juli 2020 dihentikan sementara.

Program yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik tahun 2020 dari pemerintah pusat ini memang jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini, dana Jampersal untuk Kabupaten Sukabumi Rp 10,4 Miliar, jauh berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13 Miliar. 

“Betul berkurangnya DAK non fisik tahun 2020 yang dialokasikan di Dinas Kesehatan terjadi karena ada pergeseran penanganan covid-19,” jelas Rika Mutiara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kabupaten Sukabumi melalui pesan singkat, Jumat (3/7/2020).

Dana Rp 10,4 Miliar ini berdasarkan estimasi rata-rata penghitungan klaim pembiayaan hanya cukup hingga bulan Juni 2020. Untuk itu Dinkes menyurati semua mitra fasilitas kesehatan yang selama ini mengakses program jampersal untuk warga Kabupaten Sukabumi, menghentikan sementara pelayanan program ini hingga ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah daerah.

“Kita tengah konsultasi ke provinsi Jawa Barat, mencari anggaran untuk mencover kebutuhan jampersal ini dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah),” sambung Rika melalui Kasie Rujukan Yankes, Imam Santosa.

Imam menambahkan kasus serupa pernah terjadi di tahun 2018 silam. “Saat itu dana haya cukup hingga bulan Agustus,” tegasnya.

Baik Rika dan Imam kembali mengingatkan warga untuk ikut dalam program keluarga berencana yang selalu disosilisasikan pemerintahan. “Perencanaan dalam keluarga ini penting, karena pemerintah tidak mungkin menolak melayani warganya yang butuh penanganan medis, namun program jaminan pembiayaan terbatas,” pungkas Rika.

Kondisi angggaran jampersal tahun 2020 Kabupaten Sukabumi ini mendapat sorotan anggota DPRD. Politisi jajaway dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Andri Hidayana, menyayangkan jika pelayaan jampersal bagi warga kurang mampu harus dihentikan. 

"Keputusan ini merugikan masyarakat ekonomi lemah, karena yang namanya kelahiran tidak bisa dihentikan sementara. Alasan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik kena refossing, namun masih banyak anggaran yang saya anggap tidak terlalu emergency, seperti program pembangunan fisik atau yang lainnya, " ungkapnya kepada Sukabumiupdate.com, Jumat (3/7/2020).

Andri akan mendorong upaya menggeser anggaran fisik untuk jampersal ini dengan rekan politisi lainnya di DPRD. "Kami akan perjuangkan dalam rapat paripurna terdekat," pungkasnya.