SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terhadap beberapa desa yang mendapat bantuan di tujuh kecamatan Dapil V Sagaranten. 

BACA JUGA: Paoji Minta Pemkab Sukabumi Bantu Home Industri Terdampak Covid-19

Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, diikuti sejumlah camat dan kepala desa yang berada di Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Curugkembar. Kamudian dari Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan, Jampang Tengah, Kecamatan Nyalindung, dan Kecamatan Purabaya. 

Ia menjelaskan, BKK ini bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Besarannya variasi, disesuaikan dengan status Index Desa Membangun (IDM), sedangkan untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa untuk 120 desa dengan jumlah sebesar Rp. 11 Miliar lebih. 

"Hari ini kami turun untuk monitoring dan evaluasi bersama Dinas DPMD. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi BKK," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Kamis (25/6/2020). 

Dari jumlah desa di Kabupaten Sukabumi sebanyak 381 desa, lanjut Paoji, hanya 120 desa yang mendapatkan BKK tahun 2020 dengan nilai yang berbeda.

"Nilai BKK mulai dari Rp. 80 juta untuk desa perbatasan,  Rp.100 juta untuk desa berkembang, serta Rp. 150 juta desa mandiri," ungkapnya.

Ia menjelaskan, realisasinya akan dilakukan secara bertahap. Bahkan ada yang baru dikerjakan, dan sedang proses pengerjaan. Namun dari semua desa mayoritas sudah 75 persen.

"Untuk pelaksanaan kegiatan harus melibatkan warga dengan sistem padat karya tunai, agar masyarakat pun bisa terbantu perekonomian di saat Pandemi COVID-19, " tegasnya.

BACA JUGA: Digeser 80 Persen Tinggal Rp 14 Juta, Komisi I Tanya Keseriusan Pemkab Sukabumi Soal DOB

Paoji menegaskan, akan mendorong dan berjuang untuk meningkatkan besaran BKK, serta bantuan-bantuan lainnya ke desa-desa yang belum tersentuh. 

"Tentunya harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain itu beberapa infrastruktur atau sarana prasarana juga harus betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, jangan sampai sudah dibangun namun tidak ada faedahnya dan hasilnya harus awet," pungkasnya.