SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Anwar Sadad angkat bicara soal rangkaian penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang sudah dilakukan Pemkab Sukabumi, hingga rencana penerapan New Normal di Kabupaten Sukabumi.
Politisi PKB itu menilai, upaya untuk menurunkan angka Covid-19 di Kabupaten Sukabumi saat ini harus dievaluasi. Bukan dalam artian skema yang sudah dilakukan sampai saat ini oleh Pemkab tidak baik, namun perlu dievaluasi dan disempurnakan.
"Kenapa demikian? Karena dengan skema yang ada, yang terpapar justru angkanya naik. Berarti ini perlu perbaikan skema dari yang sudah dijalankan saat ini," jelas Anwar kepada sukabumiupdate.com, Rabu (27/5/2020).
BACA JUGA: Kapan Kabupaten Sukabumi Terapkan New Normal? Bupati Beberkan Syaratnya!
Ia menilai harus ada identifikasi secara teliti pola penyebaran, sebab-sebabnya dari mana, dan apa penyebabnya. Jangan sampai angka yang terpapar naik namun pola dan skema penanganan dari Pemkab masih begitu-begitu saja.
"Kalau memang naiknya yang terpapar ini misalnya karena gara-gara lalu lintas orang dari zona merah, berarti yang harus disuport adalah anggaran untuk aparat pengamanan. Berikan mereka reward, PSBB dijalankan sementara orang yang jaga di perbatasan diabaikan, ini keliru menurut pandangan kami. Walaupun hari ini sudah agak terlambat sebenarnya," kata Anwar.
"Kalau boleh saya analogikan secara sederhana begini, lakukan diagnosa secara teliti. Kalau sudah terdeteksi sakit batuk, ya harus dikasih obat batuk, jangan dikasih obat diare," ujarnya.
"Sekarang Kabupaten Sukabumi angka penyebaran yang tertular terus naik, berarti pola yang dilakukan saat ini belum tepat, ya harus diganti, jadi harus ganti obat. Jangan nunggu komplikasi gara-gara salah obat. Itulah pentingnya kreasi dan inovasi. Jangan juga meniru daerah tetangga karena belum tentu sama, kecuali kalau hasil diagnosanya sama kita tiru," sindirnya.
BACA JUGA: Yudha Sukmagara Bicara Kesiapan Era New Normal di Kabupaten Sukabumi
Ia berharap Pemkab Sukabumi bersama-sama dengan semua pemangku kebijakan untuk mencarikan solusi terbaik, berdasarkan identifikasi dan kajian yang mendalam di lapangan, serta dicari akar masalahnya.
"Orang-orang yang hari ini sudah terpapar itu sumber-sumber penularannya dari mana, kalau sudah diketahui nanti akan diketemukan solusinya. Kalau memang benar itu dari lalu lintas orang yang berasal dari zona merah, salah satu solusinya misalnya penguatan penjagaan di daerah daerah tertentu, yang harus disuport berarti aparat keamanan, sembari terus mendisiplinkan masyarakat," imbuh Anwar.
"Hari ini Pemkab di tuntut berkreasi dan berinovasi. Pemkab memiliki 38 ODP (Organisasi Perangkat Daerah) masa tidak bisa diatur semua sama pimpinannya? Kalau sulit diperintah dan tidak menjalan instruksi pimpinannya, berarti keliru melantik dan memilih orang. Namun dalam dunia pertempuran ada peribahasa tidak ada prajurit yang salah, yang keliru tetap adalah komandannya," jelasnya.
BACA JUGA: Sukabumi Belum Zona Merah Covid-19, DPRD: Jangan Anggap Enteng!
"Dalam konteks rencana penerapan New Normal, sudahkah pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif soal new normal? Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah daerah," tegasnya.
"Kami berharap juga agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius terhadap pesantren supaya tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan konkret dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar,” katanya.
"Atas dasar itu, kesiapan pesantren menjalankan kernormalan baru atau New Normal harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana pesantren belum memenuhi standar kesehatan, terlebih protokol Covid-19," tandasnya.
