SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Neglasari, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, sudah menghitung jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang dialokasi dari Dana Desa (DD).
Dalam postingan di akun facebooknya, Kades Neglasari Lili Rahman menyatakan, untuk tahun ini DD Desa Neglasari sebesar Rp 1.344.576.000. Dari jumlah itu, Desa Neglasari harus mengalokasikan 35 persen dari DD untuk BLT desa, hal itu sesuai Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan DD 2020.
BACA JUGA: Janji Amankan BLT Dana Desa, Kades di Sukabumi Siap Masuk Penjara
Dengan demikian, Desa Neglasari mengalokasikan BLT desa sejumlah Rp 470.601.600 untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Nantinya per KK akan mendapat Rp 600 ribu selama 3 bulan (April, Mei dan Juni). Maka dalam tiga bulan, per KK akan menerima total Rp 1,8 juta.
Rapat Pemdes Neglasari terkait BLT desa untuk warga terdampak Covid-19.
Adapun yang akan mendapatkan BLT desa ini sebanyak 261 KK di Desa Neglasari dan jumlah itu dibagi 53 RT. Sedangkan jumlah total KK di desa tersebut sebanyak 3.400 KK.
BACA JUGA: Dukung Kades, Ketua DPRD Dorong BLT Dana Desa di Sukabumi Dibayar Tunai
Di Desa Neglasari, warga yang sudah dapat PKH dan BPNT sekitar 870 KK, kemudian yang mendapatkan bantuan sosial gubernur Rp 242 KK. Dari hasil perhitungan yang tidak mendapatkan BLT desa sebanyak 1.112 KK.
Dihubungi terpisah, Kades Neglasari Lili Rahman mengatakan, jumlah penerima BLT desa sebanyak 261 KK itu merupakan hasil Musyawarah Desa Khusus (Muskesdus). "Sudah ditetapkan sebanyak 261 KK," jelasnya.
BACA JUGA: Ini Persentase Besaran Alokasi Dana Desa di Sukabumi untuk BLT Covid-19
Lili mengungkapkan hari ini saja dirinya akan rapat dengan BPD, para Kadus, RT dan RW, bersama Camat Purabaya soal BLT desa tersebut. Rapat dilakukan ada perubahan kebijakan di Perbub soal BLT desa. Akan tetapi, kata Lili, aturan dari pusat soal BLT desa sudah seperti itu.
Lili memperkirakan, pembagian BLT desa bakal seperti pembagian Bansos Provinsi yang menimbulkan gejolak. "Ini juga akan menimbulkan pro kontra, tapi kalau saja kebijakan dilimpahkan ke pihak desa, mungkin akan lebih banyak warga yang kebagian," tukasnya.
