Menu

Rabu, 11 September 2019, 06:30 WIB

Upaya Pemkot Sukabumi Tertibkan Adminitrasi Bantuan Keuangan Parpol

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Dida Sembada diwawancarai awak media usai membuka bimbingan teknis tata cara perhitungan administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. | Sumber Foto:Humpro Kota Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Dida Sembada membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis tata cara perhitungan administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, di salah satu hotel bilangan jalan Siliwangi, Selasa (10/9/2019).  

BACA JUGA: Sekda: Dharma Wanita Persatuan Dapat Bersinergi Dengan Visi Misi Pemkot Sukabumi

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sukabumi. Melalui penyuluhan ini Dida berharap dapat menyamakan persepsi dan mewujudkan tertibnya administrasi, khususnya pemberian bantuan keuangan parpol, dalam rangka persiapan penyaluran bantuan keluangan Parpol tahun 2019 agar penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bimbingan ini pula digelar dalam upaya membangun suatu kesamaan visi dan misi serta mewujudkan pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Selain itu terbangunnya rasa kebersamaan diantara pemerintah daerah dan partai politik di Kota Sukabumi serta terwujudnya tata kelola keuangan partai politik yang efektif, efesien, dan transparan. 

Menurut Dida penghitungan anggaran untuk bantuan parpol sudah ada ketentuannya. Pada 2019 ada dua fase pencairan bantuan parpol yakni pertama dengan menghitung jumlah parpol di DPRD periode 2014-2019.

BACA JUGA: Gaya Dida, Pimpin Apel Perdana Sebagai Sekda Kota Sukabumi

Fase kedua lanjut Dida, pada tujuh bulan atau enam bulan berikutnya dengan berdasarkan suara hasil pileg 2019 lalu sehingga ada perubahan. Oleh sebab itu perlu ada sosialisasi karena ada kenaikan bantuan parpol baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Di sisi lain, syarat untuk pencairan berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun lalu dan administrasi lainnya. Hal ini harus disampaikan oleh setiap parpol penerima bantuan.

Redaktur : GARIS NURBOGARULLAH
Sumber : HUMPRO KOTA SUKABUMI/ADV
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Wali kota Sukabumi Achmad Fahmi mengapresiasi penyelenggaraan nonton bareng film Rudy Habibie, yang dilaksanakan oleh sukabumiupdate.com, Jumat (13/9/2019). Fahmi menyebut, B.J. Habibie merupakan sosok yang visioner. BACA JUGA: Luncurkan...

SUKABUMIUPDATE.com - Kota Sukabumi berhasil mendapatkan penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik I Tahun 2019. Hal itu dikarenakan, Kota Sukabumi dinilai banyak inovasi dalam...

  SUKABUMIUPDATE.com - Dida Sembada, resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kota Sukabumi. Dida sebelummnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pengangkatan Dida tersebut sesuai dengan Keputusan Wali Kota...

    © 2017 Copyright. SukabumiUpdate.com. All Right Reserved
Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya