SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo meminta seluruh elemen kembalikan fungsi konservasi. Hal itu disampaikan disela-sela kunjungan Doni ke lokasi longsor di Kampung Garehong, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jumat (11/1/2019).
"Saya mendengar dari Pak Sekda, ini masuk kawasan Taman Nasional Halimun-Salak. Sesuai ketentuan, Taman Nasional ini tidak boleh diganggu. Tetapi faktanya sudah seperti ini, kita pun tidak bisa berbuat banyak. Sehingga kedepan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat," ungkap Doni kepada sejumlah awak media.
Disela kunjungannya, Doni bersama beberapa pegiat lingkungan mengirimkan bibit tanaman. Diantaranya bibit pohon buah seperti sukun, sereta bibit pohon keras seperti puspa, rasamala dan damar. Tanaman-tanaman tersebut, lanjut Doni, bisa lebih bermanfaat dalam menahan longsor.
"Pohon buah yang punya kemampuan untuk menahan longsor, antara lain Sukun. Sukun ini akarnya bisa puluhan meter," imbuhnya.
Sesuai intstruksi Presiden Joko Widodo, masih kata Doni, BNPB akan memastikan semua langkah-langkah penanganan terhadap bencana lebih terintegrasi. Pihaknya kini tengah membuat tim yang nantinya bertugas seperti intelejen, namun khusus di bidang kebencanaan.
"Jadi kita mengacu pada hasil penelitian dari tim yang disebut tim intelejen ini. Sehingga apa yang akan dilakukan kedepan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten/kota serta provinsi itu harus mengacu kepada masukan dari tim tadi," lanjutnya.
BACA JUGA: Usai Dilantik Jadi Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo Kunjungi Lokasi Longsor Cisolok Sukabumi
Kemudian, kata Doni, upaya untuk mengurangi risiko bencana itu tidak bisa hanya dilakukan di level pusat atau provinsi, tapi harus sampai ke tingkat RW. Ia mengaku sempat berdialog bersama sejumlah tokoh masyarakat soal potensi dan risiko bencana di wilayah selatan Sukabumi.
"Contoh di pantai yang kita lihat bagaimana upaya masyarakat saling mengingatkan, kalau desa terlalu luas karena jarak antar wilayah cukup jauh sehingga tidak bisa berkomunikasi. Kami pikir ini kewajiban bersama BNPB serta seluruh elemen yang terlibat untuk lebih agresif memberikan informasi kepada masyarakat," ujarnya.
