SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepada Wali Kota dan Bupati agar memetakan kebutuhan pangan di daerah masing-masing.
"Saya ingin tahu berapa besar kebutuhan Jawa Barat. Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota bisa melaporkan dalam dua minggu daftar kebutuhan per harinya komoditi kebutuhan di daerah masing-masing," ujar Ridwan Kamil saat membuka rapat pleno Dewan Ketahana Pangan Jawa Barat, di Hotel Papandayan, Bandung, Senin (17/12/2018).
Dalam rapat tersebut dilaksanakan juga Expose dari perwakilan Kementerian Pertanian RI terkait pemetaan ketersediaan pangan di Jawa Barat. Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sarjono turut hadir bersama perwakilan bupati/wali kota dan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota se Jawa Barat.
Adjo menjelaskan, ada tiga data yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkaitan dengan ketersediaan pangan. "Gubernur meminta 3 data, pertama data pangan yang dapat dipasok daerahnya sendiri, kedua data mengenai pangan yang perlu mendapat pasokan dari daerah lain di Jawa Barat dan luar provinsi ke ketiga data mengenai pangan yang perlu mendapat pasokan dari luar negeri atau impor" jelasnya.
Menurut Adjo, data tersebut akan dijadikan Gubernur untuk landasan program-program “Satu Desa Satu Perusahaan”. Selain itu juga Gubernur akan mengajak petani untuk Go Digital, tambah Adjo juga meminta bupati dan wali kota menyerahkan laporan mengenai kendala distribusi pangan. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan harus membuat daftar laporan tersebut untuk dilaporkan bupati dan walikota pada pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat yang di agendakan pada Januari-Februari 2019 mendatang.
BACA JUGA: Wabup Sukabumi Belajar Sistem Pelayanan Air Minum ke Kota Malang
"Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya, antara lain telah memiliki Gudang Pangan yang bisa menampung 5 ribu sampai 6 ribu ton gabah, untuk menguatkan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga gabah, data hasil produksi lokal," paparnya.
Adjo mengaku bukan hanya data ketersediaan pangan, namun masalah atau kendala yang dihadapi, seperti data infrastruktur jalan yang rusak, data lahan terlantar. “Atau lahan tidur sudah di sampaikan oleh perangkat daerah terkait,” pungkasnya.
