SUKABUMIUPDATE.com - Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) baik kota maupun kabupaten Sukabumi sudah diketuk palu. Namun demikian tidak serta merta selesai sampai di situ, perlu ada pengawalan agar APBD tersebut berpihak kepada masyarakat.
Seperti yang dibahas dan didiskusikan oleh sejumlah Volunteer yang tergabung dalam Lima Pilar Institut, lembaga edukasi dan kajian publik. Tema yang diangkat dalam diskusi mingguan yang dilakukan pertama kalinya ini soal APBD untuk kesejahteraan rakyat.
Pengamat kebijakan publik, sekaligus penggagas diskusi mingguan, Asep Deni mengatakan yang menjadi alasan diskusi kali ini, pertama di berbagai media masa baik cetak, elektronik dan lainnya banyak sekali dibahas soal postur APBD baik itu pusat provinsi, kabupaten.
"Karena di kita di daerah maka yang dibahas APBD kota dan kabupaten Sukabumi. Ramai diperbincangkan bahwa APBD tidak atau kurang berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Minggu (9/12/2018) malam.
Kedua ini bukan sekedar keluh kesah, kata Asep tapi juga harus didengar, dari mereka yang memiliki pemikiran, pengetahuan, pengalaman berkaitan dengan, baik penyusunan APBD, pemerintahan, anggota DPRD, eksekutif juga, legislatif, publik atau masyarakat.
"Ketiga permasalahan ini harus terbuka, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Di sini mereka bisa terbuka, tergali dan jujur bisa mengatakan apa adanya, karena ini diselenggarakan bukan oleh pemerintah tetapi volunteer murni atau digagas oleh Lima Pilar Institut, lembaga kajian kebijakan politik, pemerintahan, publik, pendidikan, ekonomi, dan hukum termasuk didalamnya kebudayaan," paparnya.
Asep menegaskan, yang paling penting bukan lembaganya, tapi ini harus jadi apa next (kedepannya) undangannya terbuka di akun media sosial Facebook.
"Tidak ada undangan khusus, jadi siapa saja boleh yang mempunyai keinginan untuk memberikan pemikiran. Alhamdulillah banyak hadir meskipun beberapa tidak hadir karena mungkin ada keperluan lain," katanya.
Kemudian ke empat harus memberikan solusi juga kedepannya bagi semua pihak, tambah Asep baik itu bagi eksekutif, yudikatif, legislatif, para pelaku, dan calon anggota legislatif.
BACA JUGA: Tak Ada Kenaikan Anggaran di APBD Kota Sukabumi 2019
"Supaya jadi kajian bersama termasuk di dalamnya media. harus bersama-sama membangun ini," tegasnya.
Terakhir harus ada action nanti yang di lakukan oleh para pihak, rakyat seperti apa, organisasi politik apa, ormas apa, private sektor apa, yudikatif apa, kontaktor apa dan lainnya. Sehingga APBD bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
"Meskipun APBD sudah ketuk palu, tetapi ini perlu. Supaya dikawal terus, jangan sampai berpikir kasuistik, APBD sudah diketuk kemudian selesai. Karena APBD itu berjalan satu priode dan dalam masa itu jangan sampai terjadi penyimpangan, kita harus kawal terus makanya kedepannya itu ada orang-orang politik yang hadir di sini untuk mengawal," pungkasnya.
Berikut yang hadir dalam diskusi Lima Pilar Institut Bambang Herawanto, Isra Yanuar Giu, Agus Subagja, Buddy Lesmana, kang Helmi Yunan, Hamdan Tapuy Sanjaya, Pendi Permana Elong, Irwan Irhas Nurly, Yudi Julianto, Yepsa Dinanthy, Yani Tan, Ika Bhinnekawati, Hendra Gunawan, Panji Al-Wasim.
