SUKABUMIUDPATE.com - Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal itu berdasarkan perhitungan headcount indeks Badan Pusat Statistik (BPS).
"Angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan penurunan yang signifikan dari angka 17,66 persen pada tahun 2006 menjadi 8,04 persen pada 2017 dari total jumlah penduduk," ujarnya saat membuka workshop lenyusunan Rencana Aksi Daerah (RAP) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, angka ini lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Jawa Barat sebesar 8,71 persen dan Nasional sebesar 10,12 persen. Namun demikian penduduk rentan miskin dan hampir miskin sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan masih cukup tinggi yaitu mencapai 41,5 persen sesuai dengan basis data terpadu (DBT) yang telah di update oleh Kemensos tahun 2017.
"Tetapi Berdasarkan BPS itu, pemerintah masih memerlukan upaya yang lebih optimal dalam mempercepat penurunan angka tingkat kemiskinan," paparnya.
Sementara itu, kata Adjo pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sampai 8-10 persen hingga 2019 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah naaional (RPJMN).
"Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia," terangnya.
Secara umum permasalahan dalam pengetasan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, tambah Adjo antara lain, kesadaran sebagai masyarakat masih rendah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, termasuk yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, sanitasi serta kesehatan ibu dan anak.
"Kedua, koordinasi antar program atau kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras. Kemudian penyediaan palayanan dasar masih belum efektif dan terakhir basis data kemiskinan belum akurat," ungkapnya.
BACA JUGA: Dua Atlet Berlaga di Asian Games 2018, Pemkab Sukabumi Siapkan Hadiah Uang Tunai
Adjo mengingatkan, upaya penanggulangan kemiskinan itu tidak semata tanggung jawab pemerintah pusat. Namun peranan pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam percepatan penurunan kemiskinan. Karena kemiskinan itu kompleks dan Multidimensi.
"Secara konseptual kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks, tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi atau kosumsi masyarakat, tapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas," katanya.
Dalam hal ini, perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya sesuai kondisi lokal daerah.
BACA JUGA: Bupati Bicara Kondisi Anak-anak di Kabupaten Sukabumi
"Kami (Pemerintah) telah melakukan beberapa upaya dan kebijakan daerah yang telah dilaksanakan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan seperti dalam dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah,"
"Empat stategi penanggulangan kemiskinan diantaranya memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, memperdayakan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif," pungkasnya.
