Light Dark

Menkeu Sri Mulyani Sebut Guru Honorer Jadi PPPK Bisa Dapat Tunjangan Rp 4 Jutaan

Nasional | 23 Nov 2020, 16:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. | TEMPO/M Taufan Rengganis

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Guru Honorer yang diterima menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) akan mendapat gaji sebagai Aparatur Sipil Negara dan Tunjangan kinerja guru.

"Termasuk sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari total Tunjangan kinerjanya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 23 November 2020, seperti dikutip dari Tempo.co.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan rencana prekrutan hingga 1 juta guru PPPK pada 2021. Sri Mulyani mendukung langkah tersebut lantaran Guru Honorer hingga kini tercatat sekitar 1,6 juta orang. Sehingga, rekrutmen tersebut bisa mengurangi jumlah guru non-ASN.

"Karena sebagaimana disampaikan para guru honorer, gaji dan Tunjangan dari non pns atau honorer menjadi guru yang ASN atau P3K memang berbeda. Kami terus mendukung langkah-langkah peningkatan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga kualitas dari guru," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengaku senang dengan rekrutmen guru melalui sistem ujian itu. Karena itu, berharap para guru bisa mempersiapkan. Ia memastikan bahwa semua anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh APBN.

"Kalau kita lihat untuk 2021 sudah dicadangkan Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat dan yang baru," ujar Sri Mulyani. Selain itu, ada pula anggaran Rp 24,92 triliun untuk mereka yang akan masuk menjadi PNS dan ASN daerah.

Pemerintah hari ini mengumumkan pembukaan kesempatan bagi Guru Honorer untuk dapat mengikuti seleksi PPPK pada 2021.

"Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Senin, 23 November 2020.

Nadiem menjelaskan, pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk Guru Honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak.

Ia mengaku telah berkeliling ke sejumlah daerah di Tanah Air dan menemui banyak Guru Honorer yang berinovasi pada pembelajaran. Namun para Guru Honorer tersebut mendapatkan penghasilan yang jauh dari kata layak yakni Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per bulan.

"Seleksi ini merupakan angin segar bagi Guru Honorer untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," ucap Nadiem Makarim.

Sumber: Tempo.co

Image

Herlan Heryadie

Redaktur

Image

Herlan Heryadie

Redaktur

Image

Reporter