//
Menu

22 Nov 2020, 22:00 WIB

Bawaslu Rekomendasi Take Down 182 Akun di Pilkada 2020

Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. | Sumber Foto: TEMPO/Muhammad Hidayat

SUKABUMIUPDATE.com - Bawaslu RI telah memeriksa 380 konten internet yang berpotensi disalahgunakan dalam Pilkada 2020.

"Sampai 18 November, Bawaslu telah memeriksa 380 URL yang kami periksa dan telah mengajukan rekomendasi untuk di-take down 182 akun maupun 182 postingan di medsos," kata Anggota Bawaslu, Fritz Siregar seperti dikutip dari Tempo.co, Ahad, 22 November 2020.

Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo hingga 19 November 2020, terdapat 38 isu hoaks yang beredar. "Ada hoaks paslon ini sudah meninggal atau berganti. Itu yang terjadi di medsos," ujarnya.

Kemudian sebanyak 217 URL atau alamat website dari laporan Kominfo yang telah dianalisis Bawaslu. Hasilnya, 65 URL diduga melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, 10 URL dinyatakan melanggar Pasal 62 PKPU Nomor 13 Tahun 2020, dan 2 URL melanggar Pasal 28 UU ITE.

Selain itu, ada 9 laporan yang masuk di Laporkan situs Bawaslu.go.id dengan satu laporan diduga melanggar Pasal 62 PKPU. Hasil pengawasan Bawaslu hingga 29 Oktober 2020, sebanyak 36 laporan dugaan pelanggara kampanye di media sosial yang masuk melalui Form A Online.

Dari kajian kerja sama dengan Facebook, Bawaslu mendapatkan penulusuran iklan kampanye aktif di ‘Ad Library’ Facebook. Rinciannya 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober, 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan 24 iklan kampanye aktif per 13 November.

Total ada 105 iklan kampanye yang aktif diminta Bawaslu untuk take down. Sebab, iklan tersebut merupakan kampanye di luar jadwal, sehingga melanggar Pasal 62 PKPU.

Selanjutnya, melalui typeform dari pengawas pemilu terdapat 10 laporan masuk. Rinciannya, 5 laporan terkait pelanggaran kampanye, 4 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1 laporan terkait disinformasi.

Menurut Fritz, pengawasan terkait kampanye di medsos merupakan pekerjaan rumah bersama. Karena itu, ia pun mendukung peluncuran pedoman etik kampanye Pilkada 2020 yang digagas koalisi masyarakat. "Kode etik ini untuk bagaimana masing-masing pihak patuh di medsos adalah kegiatan yang kami dukung," kata dia.

Sumber: Tempo.co

Redaktur : HERLAN HERYADIE
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Ada banyak jenis makanan yang tidak sehat dan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memilikinya. Ini terjadi karena kecanduan makanan. Dilansir dari Tempo.co, ini terutama terjadi pada...

SUKABUMIUPDATE.com - Tinggal serumah dengan orang yang positif Covid-19 bisa membuat khawatir dan stres. Meskipun penting untuk merawat yang sakit, orang juga perlu menjaga kesehatan sendiri karena mungkin saja...

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan asrama haji akan menjadi tempat untuk karantina jemaah umrah sebelum berangkat. Ia menyebut lamanya karantina maksimal tiga hari. "Karena memang kita sudah sepakat...

SUKABUMIUPDATE.com - Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya