//
Menu

22 Nov 2020, 12:00 WIB

16 Larangan untuk Polisi Selama Pilkada 2020, Pose Jari Telunjuk, Jempol dan Dua Jari

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. | Sumber Foto: Istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Kapolri Jenderal Idham Aziz menginstruksikan jajarannya menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Perintah tersebut dibakukan melalui surat telegram tertanggal 20 November 2020 berisi 16 instruksi agar bawahannya bersikap netral selama Pilkada 2020.

“Guna mencegah atau menghindari pelanggaran anggota Polri dalam penyelenggaraan pemilukada serentak kami mengingatkan kembali secara tegas agar memedomani prilaku netralitas,” seperti dikutip dari surat telegram tertanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Propam Polri, Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, seperti diberitakan Tempo.co.

Lewat surat itu, Kapolri melarang anggota polisi membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon kepala daerah; melarang memberikan, mendistribusikan, dan meminta janji hadiah dan sumbangan dalam bentuk apapun; melarang menggunakan, memasang atau menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu; melarang menghadiri dan menjadi pembicara pada kegiatan deklarasi atau rapat calon kepala daerah.

Kapolri juga melarang anggotanya mempromposikan dan menyebarluaskan gambar bakal pasangan calon melalui media massa, media online atau media sosial. Melarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala daerah atau masssa dan simpatisannya; melarang foto selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari telunjuk, jempol atau dua jari yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan polisi.

Juga, melarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala daerah. Melarang menggunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu. Melarang memberikan fasilitas dinas atau pribadi untuk kepentingan politik

Selain itu juga melarang melakukan kampanye hitam dan menganjurkan tidak memilih atau golput. Melarang memberikan hasil perhitungan kepada siapapun; melarang menjadi panitia dan anggota KPU.

Selain melarang, Kapolri juga memerintahkan peningkatan fungsi pengawasan internal di lembaganya dan meminta anggotanya segera melaporkan kepada atasan bila menemukan ada anggota polisi yang melanggar atau potensi gangguan ketertiban yang bisa mengganggu Pilkada.

Sumber: Tempo.co

Redaktur : HERLAN HERYADIE
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - PT Kereta Api Indonesia membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh dari Jakarta untuk periode H+30 atau hingga 31 Desember 2020. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1...

SUKABUMIUPDATE.com - Adjo Sardjono, calon Bupati Sukabumi nomor urut 1 dirawat di RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (29/11/2020). Dalam beberapa foto yang diterima sukabumiupdate.com, Minggu malam, memperlihatkan Adjo sempat...

SUKABUMIUPDATE.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang diteken pada 26 November 2020 secara resmi membubarkan 10 lembaga nonstruktural. 10 lembaga tersebut antara lain Dewan Riset Nasional, Dewan...

SUKABUMIUPDATe.com - Petunju legendaris Mike Tyson berjanji untuk naik ring lagi setelah duel delapan ronde melawan Roy Jones Jr di Staples Center Los Angeles, Sabtu berakhir imbang. "Saya bisa melakukan...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya