SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pemerintah agar serius dalam upayanya mensejahterakan petani.

Slamet menilai, Nilai Tukar Petani (NTP) dalam grafik sebelum Presiden Joko Widodo dilantik untuk periode kedua dan setahun setelah pelantikan, menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Dengan kata lain, pemerintahan di bawah kendali Presiden Joko Widodo dinilai gagal dalam mensejahterakan petani dalam negeri.

"NTP adalah sebuah konsep untuk mengukur tingkat kemampuan tukar atas barang (hasil petani) terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan petani untuk proses produksi dan konsumsi bagi petani tersebut," kata Slamet, Kamis (22/10/2020).

BACA JUGA: Perangi Riba, Anggota DPR RI drh Slamet Kuatkan Program Ibu Berdaya di Sukabumi

Slamet berujar, satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua ini memberikan gambaran bahwa tingkat produktivitas petani rendah dan tidak terintegrasinya program pemerintah dari hulu hingga hilir dalam bidang pertanian. Ditambah kenyataan impor hasil pertanian yang semakin merajalela (yang akan mematikan petani indonesia).

"Oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya sangat serius untuk memikirkan program yang bisa mensejahterkan petani," tegas Slamet.

Slamet mengungkapkan, pemerintah perlu mengakaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga). Pasalnya, telah menjadi kenyataan bahwa setiap petani panen, harga selalu jatuh. Namun di saat yang sama, keran impor juga harus dibatasi sedemikian rupa dalam rangka perlindungan petani Indonesia.

"Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka sangat mungkin ke depan tidak hanya produk pertanian yang diimpor, tetapi petaninya (manusianya) yang akan diimpor oleh pemerintah," pungkasnya.