Menu

30 Sep 2020, 21:00 WIB

Pengamat Nilai Eksistensi Jadi Alasan Isu G30S/PKI Masih Dibahas

Sejumlah warga menonton film penumpasan pengkhianatan G30S/PKI di markas Kodim 1304 Gorontalo, Gorontalo (20/9). Pemutaran film itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mengenal sejarah bangsa. | Sumber Foto: ANTARA FOTO

SUKABUMIUPDATE.com - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai langkah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kembali membahas isu Gerakan 30 September (G30S/PKI), bernuansa politis. Salah satu pendiri gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini dinilai mencoba menjaga eksistensi lewat isu tersebut.

"Gatot, saya kira berdasarkan saran dari konsultan politiknya, berupaya mengelolanya untuk mempertahankan popularitasnya hingga pada saatnya nanti bisa menjadi elektabilitas," ujar Khairul, dikutip dari Tempo.co, Rabu, 30 September 2020.

Sejak menjadi Panglima TNI, Gatot kerap mengangkat isu ini tiap tahunnya. Setahun menjelang masa jabatannya habis, ia mengusulkan agar film G30S/PKI kembali menjadi tontonan wajib masyarakat.

Dari penilaian Khairul, wajar saja Gatot Nurmantyo memilih isu ini untuk menjaga eksistensi. Pasalnya, isu G30S/PKI masih sangat menarik bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok-kelompok Islam maupun kelompok-kelompok yang terasosiasi dengan militer.

Isu semacam ini, kata dia, banyak diminati oleh influencer dan buzzer baik online maupun offline. Mereka akan dengan senang hati dan sukarela akan menggaungkan narasi dan aksi apapun yang terkait isu G30S, baik positif maupun negatif.

"Ini jelas merupakan peluang yang sangat dipahami oleh Gatot dan timnya. Tinggal nimbrung saja tanpa harus lelah membuat isu yang bisa menjamin eksistensinya," ujar Khairul.

Khairul menilai isu G30S ini sama seperti isu khilafah yang kerap dikonsumsi oleh kelompok lain. Isu ini ibarat bara yang dipertahankan tetap menyala.

Langkah penguasa, elit politik dan para penyedia jasa pendampingan politik, ia nilai, tak punya niatan untuk membantu masyarakat keluar dari trauma masa lalu dan mendapatkan kebenaran. Khairul justru melihat yang terjadi adalah adu kuat isu yang hanya berakhir dengan pembodohan publik.

"Padahal keduanya sama-sama sumir, atau setidaknya menurut saya mestinya bukan ancaman faktual namun berpotensi menjadi faktual jika diterus-teruskan digunakan sebagai pemikat massa," kata dia.

Sumber: Tempo.co

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Video prakirawati cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang pekan ini viral karena menjadi korban pelecehan seksual secara verbal di Twitter kini hilang. Diduga BMKG telah menghapus...

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PAN, Heri Antoni melangsungkan Reses III tahun 2020 di tiga lokasi berbeda, di Daerah Pemilihan (Dapil IV). Lokasi pertama di Kampung...

SUKABUMIUPDATE.com - Mandalika Racing Team Indonesia yang disiapkan untuk mewakili Tanah Air di ajang Moto2 tahun depan juga bakal merintis akademi pembalap untuk program pembinaan atlet balap sejak dini. "Dunia...

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rendy Rakasiwi melaksanakan reses ketiga tahun 2020 di Desa Ciparay, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Dalam resesnya Rendy...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya