Menu

21 Sep 2020, 14:00 WIB

Ketua PBNU Said Aqil Minta Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan dan juga Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj memberikan sambutan pada acara pengukuhan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan di Gedung GBI Salemba, Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2020. | Sumber Foto: TEMPO / Hilman Fathurrahman W

SUKABUMIUPDATE.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta KPU, pemerintah, dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 demi menjaga kesehatan rakyat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Ahad, 20 September 2020, dikutip dari Tempo.co.

 Ia menilai pelaksanaan Pilkada 2020 meskipun dengan protokol kesehatan yang diperketat dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. PBNU juga meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Selain itu, lanjutnya, PBNU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan mudarat berupa politik uang dan politik biaya tinggi. Pernyataan sikap itu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19.

Upaya pengetatan PSBB, sebut Said Aqil, perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.

Namun, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan. Sementara itu, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik.

Agenda politik berupa Pilkada 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, kata Said Aqil, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa.

Meskipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan. Said Aqil menyatakan fakta menunjukkan sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada 2020 di sejumlah daerah positif Covid-19.

Sumber: Tempo.co

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Hasil seleksi penerimaan CPNS 2019 akhirnya resmi diumumkan serentak pada, Jumat, 30 Oktober 2020. Dari kuota 254.173 orang yang dibuka sejak awal, tidak semuanya berhasil terisi. "Ada beberapa...

SUKABUMIUPDATE.com - Ayo selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan kedisiplinan mematuhi kombinasi protokol kesehatan bisa menurunkan risiko penularan Covid-19 bahkan sampai 99,99 persen. “Ternyata 3M sangat ampuh...

SUKABUMIUPDATE.com - Memasuki musim libur panjang dan cuti bersama pengujung Oktober 2020, anggota kepolisian lalu lintas Polres Sukabumi menyisir sejumlah objek wisata pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jumat (30/10/2020). Dalam kesempatan...

SUKABUMIUPDATE.com - Memanaskan makanan sudah jadi kebiasaan bagi masyarakat perkotaan. Entah karena kesadaran untuk tidak membuang-buang makanan atau tidak memiliki waktu untuk memasak makanan segar.  Banyak yang mengatakan bahwa makanan...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya