Menu

14 Sep 2020, 22:00 WIB

PSBB DKI, Kemenhub: Penumpang Bus AKAP Maksimal 50 Persen

Bus Antar Kota Antar Provinsi atau Bus AKAP. | Sumber Foto:ANTARA FOTO/Ardiansyah

SUKABUMIUPDATE.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebutkan aktivitas transportasi dari dan menuju DKI Jakarta harus menyesuaikan dengan kondisi PSBB DKI Jakarta yang kembali penuh. Bus AKAP pun wajib mengikuti aturan pembatasan kapasitas maksimal hanya 50 persen.

"Bus AKAP ini harus menyesuaikan, mengikuti kapasitas maksimal menjadi 50 persen lagi, ketika sebelumnya sudah boleh mengangkut 70 persen penumpang," katanya kepada Bisnis.com, Senin, 14 September 2020.

Dilansir dari Tempo.co adapun, keputusan PSBB DKI Jakarta ada pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Kemenhub memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya.

Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati menegaskan tidak ada penerapan SIKM seperti di masa PSBB sebelum masa transisi. Adapun persyaratan penumpang antar kota akan tetap mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 yakni syarat rapid test (hasil non reaktif) atau tes PCR (hasil negatif) yang masih akan diberlakukan.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan para operator transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat mulai dari keberangkatan, saat perjalanan, sampai di area kedatangan.

Para operator prasarana dan sarana harus memastikan semua protokol yang telah tertuang dalam SE Menteri Perhubungan No. 11/2020 (transportasi darat), No. 12/2020 (transportasi laut), No. 13/2020 (transportasi udara) dan No. 14 (transportasi Kereta Api) terlaksana sesuai ketentuan.

“Sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas maksimal penumpang hingga 50 persen, masih diterapkan di moda transportasi publik perkotaan seperti di Trans Jakarta, MRT, LRT, KRL Jabodetabek, Taksi dan Angkot," kata Adita.

Penumpang maupun petugas wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sedangkan operator wajib memastikan pembatasan kapasitas maksimal penumpang, menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer dan penyemprotan desinfektan pada sarana dan prasarana transportasi secara berkala untuk mencegah penularan Covid-19 di area transportasi publik.

Sumber: Tempo.co

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat sudah lulus semua tahapan uji klinis. "Sehingga aman dan efektif digunakan," kata...

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti total, per 30 September 2020, ada Rp 252,78 triliun dana pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, yang disimpan di bank...

SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi memberikan stimulan untuk modal sebesar Rp 2 juta kepada salah seorang pedagang rengginang di Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug,...

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengklarifikasi penghapusan Pasal 46 terkait minyak dan gas bumi dari UU Cipta Kerja. Menurut Supratman, Pasal 46 UU...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya