Menu

17 Jan 2020, 21:45 WIB

Pengungsi Tunanetra Wyata Guna akan ke Jakarta Temui Jokowi

Mahasiswa tunanetra eks penghuni Asrama Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna menggeglar jumpa pers terkait pengusiran 32 mahasiswa tuna netra dari asrama, di trotar Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Kamis, 16 Januari 2020. | Sumber Foto:Istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Kelompok mahasiswa tunanetra yang harus keluar dari asrama Balai Wyata Guna Bandung akan berjalan kaki atau longmarch ke Jakarta. Sebanyak 30-an orang itu tergabung dalam Forum Akademisi Luar Biasa.

“Kami ingin bertemu dengan Pak Jokowi,” kata Ketua Forum Akademisi Luar Biasa, Rianto dalam orasinya, Jumat, 17 Januari 2020.

Para anggota forum hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pasirkaliki, depan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung. Aksi juga diikuti para alumni. Sambil duduk berkumpul, mereka membentangkan poster karton dan kain besar.

Dalam orasinya, mereka memprotes perubahan Panti Sosial Bina Netra menjadi balai sehingga mereka harus hengkang dari asrama sejak Selasa, 14 Januari 2020. Sejak Selasa malam itu sampai sekarang mereka memilih tinggal di trotoar dan halte depan balai.

Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang mengubah panti menjadi balai lewat Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018. Aturan itu tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Anggota forum Elda Fahmi mengatakan mereka telah lama ingin bertemu dan berbincang langsung dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita sejak 2018. Mereka pernah datang ke kantor kementerian namun selalu gagal. Pun ketika Agus datang ke Wyata Guna Bandung. “Kami sudah menunggu empat jam (tapi) Menteri tidak mau menemui kami,” ujarnya kepada Tempo di lokasi.

Pilihan terakhir, kata Elda, jika menteri selalu berkelit, mereka akan bergerak ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo. “Untuk minta keadilan,” ujarnya.

Mereka menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018. Sambil memperjuangkan itu, mereka memilih tinggal di sisi Jalan Pajajaran dan trotoar serta halte depan balai.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum telah menawarkan agar mereka pindah dan tinggal di panti sosial di Cibabat Kota Cimahi. Namun, kata Elda, tempat itu belum berfungsi seperti panti di Wyata Guna melainkan seperti rumah singgah.

Penghuni asramanya pun tidak khusus tunanetra melainkan segala disabilitas. “Bukan kami menolak solusi pemerintah Jawa Barat tapi kami membutuhkan fungsi panti,” ujar mahasiswa berusia 20 tahun di IKIP Siliwangi Cimahi itu.

Elda mengatakan 30-an anggota forum merupakan mahasiswa tunanetra yang tersebar di berbagai kampus. Rekan lainnya, kata dia, mengenyam pendidikan di Universitas Langlangbuana, Universitas Islam Nusantara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Widyatama, dan Universitas Pasundan.

 

Sumber : tempo.co

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Kiper legendaris Spanyol, Real Madrid dan Porto Iker Casillas akan segera pensiun setelah mengumumkan bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). Dilansir dari...

SUKABUMIUPDATE.com - Status Facebook sebagai raja media sosial harus berakhir dan berpindah tangan pada 'anak angkatnya' sendiri, yaitu Instagram. Dikutip dari suara.com, Facebook cukup pintar meramal masa depan Instagram dengan...

SUKABUMIUPDATE.com - Ketika banyak orang di penjuru dunia tinggal di kota dengan berdesak-desakan, sebuah kota kecil di Italia, ini justru kekurangan penduduk. Dilansir dari tempo.co, namanya Teora, sebuah kota...

SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat bidang konstitusi dan demokrasi mengusulkan pemerintah dan DPR merevisi UU Parpol, UU Pilkada, dan UU Pemilu dan membahasnya secara bersamaan. "Karena satu rangkaian penting...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya