Menu

14 Jan 2020, 20:00 WIB

Jokowi Tak Nyalakan Lampu Motor Disoal di MK, Polri: Dia Orang Nomor Satu

Jokowi naik motor pada hari Minggu, 4 November 2018 pukul 06.20 WIB. | Sumber Foto:Suara.com/Dwi Bowo Raharjo

SUKABUMIUPDATE.com - Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam gugatannya, Eliadi dan Ruben yang ditilang karena tidak menyalakan lampu utama motor membandingkan kasusnya dengan Presiden Joko Widodo yang juga tidak menyalakan lampu motor saat mengendarai motor di Tangerang, Banten, Minggu 4 November 2018.

Menanggapi hal itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, Jokowi mendapatkan pengecualian dari undang-undang tersebut, karena orang nomor satu di Indonesia sudah pasti dapat pengawalan dari polisi.

"Presiden itu orang nomor satu di Indonesia, kemudian kalau ke mana-mana pasti ada pengawalan. Namanya orang yang kita hargai, namanya simbol negara, ini perlu kita hormati," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Meski begitu, Argo mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Eliadi dan Ruben sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat.

"Itu hal yang bagus, kalau memang tidak terima dengan undang-undang di MK-kan, kita tunggu saja proses di MK seperti apa," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam gugatannya ke MK, Eliadi dan Ruben berkeberatan terhadap pasal yang mengharuskan pengendara sepeda motor menyalakan lampu di siang hari, seperti yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2).

"Presidan Joko Widodo pada hari Minggu, 4 November 2018 pukul 06.20 WIB mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor dikemudikannya namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian," tulis Eliadi, seperti dikutip dari laman resmi MK, Jumat (10/1/2020).

Menurut Eliadi, aturan yang tidak berlaku bagi Jokowi telah melanggar asas kesamaan di mata Hukum (Equality Before The Law) yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945.

 

Sumber : suara.com

 

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya dalam memutus penyebaran pandemi Covid-19 atau virus Corona. Salah satunya, yakni larangan memarkirkan kendaraan baik roda dua maupun roda empat di area...

SUKABUMIUPDATE.com - Epidemiolog Pandu Riono meragukan protokol Covid-19 di kantor yang dibuat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bakal dipatuhi. Dilansir dari tempo.co, ia berpatokan pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam...

SUKABUMIUPDATE.com - Seorang tenaga kesehatan (nakes) Kota Sukabumi berinisial A, harus menelan pil pahit saat dirinya dinyatakan sebagai pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan menjalani isolasi di RSUD R Syamsudin...

SUKABUMIUPDATE.com - Pemberlakuan absensi shareloc live diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur di hari pertama masuk kerja, Selasa (26/5/2020). Shareloc live dikirim sejak pagi dan...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya