Menu

11 Des 2019, 15:00 WIB

TOK! MK Putuskan Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Bebas

Gedung Mahkamah Konstitusi | Sumber Foto:suara.com

SUKABUMIUPDATE.com - Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana korupsi pada Pilkada. Putusan tersebut menyatakan narapidana korupsi baru boleh mencalonkan diri setelah lima tahun bebas dari masa tahanan.

Hal itu berdasarkan putusan sidang gugatan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Permohonan Uji materi tersebut diajukanoleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pasal 7 ayat (2) huruf g itu sebelumnya menjelaskan; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Mengadili, dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Atas putusan tersebut maka terdapat perubahan frasa pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Salah satunya, mensyaratkan narapidana korupsi baru boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah setelah lima tahun bebas dari masa tahanan.

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; 

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

 

Sumber : suara.com

 

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi memastikan penambahan 10 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Sukabumi bukan berasal dari instansi pemerintah daerah. Tapi Fahmi menyebut, salah satu dari 10...

SUKABUMIUPDATE.com - Polres Sukabumi Kota kembali menerima laporan terkait korban kasus investasi bodong CV Hoki Abadi Jaya Cianjur asal Sukabumi. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan, hingga hari ini, Rabu...

SUKABUMIUPDATE.com - Partai Berkarya kubu Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr mengklaim telah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya...

SUKABUMIUPDATE.com - Operasi Patuh Lodaya tahun 2020 secara resmi ditutup hari ini, Rabu (5/8/2020). Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sukabumi Kota berhasil menjaring 3.958 pelanggaran lalu lintas dalam...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya