Menu

29 Nov 2019, 02:00 WIB

Ridwan Kamil Akui 100 Industri Hengkang dari Jabar karena Upah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Musyawarah Nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2019.

SUKABUMIUPDATE.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui bahwa upah buruh Jawa Barat tidak kompetitif bagi industri padat karya. Ia juga mengakui, lebih dari 100 perusahaan di Jawa Barat hengkang ke Jawa Tengah karena alasan upah. 

“(Perusahaan bangkrut) itu akibat dari tidak sanggupnya industri padat karya terhadap beberapa aspek upah di Jawa Barat yang memang tidak kompetitif,” kata Ridwan Kamil, di Bandung, Kamis, 28 November 2019.

Ridwan Kamil mengklaim, alasan itulah yang membuatnya memilih menerbitkan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lewat Surat Edaran. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat selalu menerbitkan Keputusan Gubernur untuk penetapan UMK untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya.

“Itulah kenapa lahir Surat Edaran. Sedang dikomunikasikan, agar dipahami bawah UMK tetap naik, usulan kota/kabupaten melalui bupati/walikota disetujui. Tapi bagi yang tidak mampu, kita lakukan sebuah cara, dengan adil, selama buruhnya bahagia, mau menerima, tidak harus selalu sesuai UMK, sehingga tidak perlu terjadi penutupan, perpindahan. Ini bukan basa-basi karena kenyataannya sudah banyak yang pindah,” kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, produk hukum penetapan UMK 2020 di Jawa Barat kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dituangkan berupa Keputusan Gubernur. “Surat Edaran juga produk tata usaha negara. Prinsipnya sama, produk tata usaha negara itu memiliki konsekuensi hukum,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat 22 November 2019.

Ade mengatakan, Surat Edaran itu sengaja tidak melulu berisi soal upah. “Ini juga jadi peringatan bagi pengusaha agar tidak selalu menggunakan kondisi penetapan  upah minimum untuk hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini juga untuk mendorong perusahaan lebih terbuka pada pekerja dan serikat pekerjanya,” kata dia.

Sumber: Tempo.co

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada 12 kabupaten kota yang memiliki kasus aktif Covid-19 lebih dari 1.000 kasus. "Sebanyak 12 kabupaten kota ini sudah...

SUKABUMIUPDATE.com - Sebuah mobil pick up bermuatan tabung gas elpiji meledak dan terbakar di SPBU Warungkondang, Jalan Raya Sukabumi, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Kamis (22/10/2020) petang. Kebakaran diduga...

SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudi Suryadikrama diminta oleh petani untuk segera menangani kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh petani pada saat Reses yang dilakukan di...

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kolaborasi yang solid antara berbagai elemen masyarakat santri dan pesantren penting untuk mewujudkan akselerasi perekonomian rakyat di tengah pandemi yang beri dampak...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya