Menu

14 Nov 2019, 18:30 WIB

Muncul Desa Fiktif, Sri Mulyani Akan Perketat Pencairan Dana Desa

Ekspresi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. | Sumber Foto:TEMPO/Tony Hartawan

SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memperketat mekanisme pencairan dana desa setelah muncul desa fiktif. "Kita memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada akun tanpa verifikasi, jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Sri Mulyani mengatakan, kementeriannya telah bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam negeri untuk mengidentifikasi desa-desa yang disinyalir fiktif atau tidak laik menerima dana desa.

Salah satu langkahnya adalah dengan pre audit atau audit internal pemerintah yang bisa dilakukan melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun eksternal auditnya bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. "Jadi mereka lah yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk melihat hasilnya tadi," ujarnya.

Dalam memperketat mekanisme pencairan, Sri Mulyani menilai perlunya penguatan monitoring. Ia berharap pemerintah daerah memiliki ownership atau rasa memiliki. Sehingga mereka dapat mengidentifikasi jumlah desa yang masih tertinggal, dan desa baru yang sah atau tidak. "Itu semua membutuhkan kerja sama," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan adanya laporan tentang desa tak berpenduduk, namun menerima kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar. Hal itu ia ungkap saat mengikuti rapat kerja dengan DPR pada 4 November 2019.

Desa yang fiktif tersebut bisa muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dan memanfaatkan dana desa. Menurut Sri Mulyani, ini bisa muncul sejalan tugas ajek pemerintah yang hanya menyalurkan dana desa kepada desa tanpa peninjauan lebih ketat.

Menurut Sri Mulyani, desa fiktif dilakukan dengan cara mengusulkan pengajuan dana desa, namun desa tersebut baru dibuat belakangan.

Sumber: Tempo.co

E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menemukan setidaknya 382 pedagang di 64 pasar berbagai daerah positif Covid-19. Dari total tersebut 25 orang diantaranya meninggal dunia karena terpapar penyakit...

SUKABUMIUPDATE.com - Manajemen Bioskop Moviplex Sukabumi mengaku sudah menyiapkan skenario untuk nanti diterapkan saat bioskop tersebut kembali dibuka dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) alias new normal di Kota...

SUKABUMIUPDATE.com - Memasuki pekan pertama bulan Juni 2020 ditengah Pandemi corona atau Covid 19, harga beberapa jenis ikan laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi melonjak. BACA JUGA: Nelayan...

SUKABUMIUPDATE.com -  Apakah saat ini Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki telah habis masa berlakunya? Jangan tergesa-gesa atau panik. Sembari mengagendakan akan mengurus perpanjangan, simak keterangan yang diberikan oleh...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya